Temui Sejumlah Anggota DPR, Ini Aduan yang Dibawa Kubu Rizieq Shihab

Suara.com - Tim advokasi Habib Rizieq Shihab menyatakan akan menemui sejumlah anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasi lantaran merasa mendapatkan ketidakadilan dan meminta bantuan agar Rizieq dibebaskan. Mereka rencananya akan bertemu khusus dengan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Pada Jumat (27/8/2021) pagi tadi, tim advokasi Habib Rizieq melalui Aziz Yanuar diketahui menyampaikan protes ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur lantaran pengajuan kasasinya tak diterima terkait perkara Habib Rizieq.

Sebelumnya mereka juga sudah menemui salah seorang anggota DPR RI Komisi III fraksi Gerindra Habiburokhman untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

"Kita kemarin sudah ke komisi III dari Gerindra menerima rencana kita mau ke PKS juga dan beberapa anggota memang mau konsen terhadap masalah ketidakadilan ini," kata Aziz ditemui di PN Jakarta Timur, Jumat.

Selain akan menemui para legislator, Aziz mengatakan, usai dari PN Jakarta Timur pihaknya lanjut menyampaikan protes ke Mahkamah Agung. Kemudian mereka juga akan mengadu ke Komisi Yudisial (KY) hingga Ombudsman RI.

"Tapi ke Ombudsman ini kan kita harus tempuh keberatan ini sesuai undang-undang. Kita selalu di jalur UU kok. Kita nggak mau yang lain-lain karena ini negara hukum tapi yang kita sayangkan keadilan belum kita dapatkan untuk Habib Rizieq Shibab dan rekan-rekan lainnya," tuturnya.

Sementara itu, selain menyatakan keberatan disetiap laporannya aspirasinya tersebut, pihaknya juga akan menyampaikan pernyataan sikap dan petisi dari tokoh ulama, habaib hingga pimpinan pondok pesantren yang isinya menuntut ketidakadilan dihilangkan hingga menuntut Rizieq segera dibebaskan.

"Kita sudah nyatakan ketidakadilan ini terlihat jelas oleh masyarakat gitu. Cukup sudah dan kita harapkan dihentikan. Kita sampai buktinya, kita bukan asal bunyi tapi kita punya tanda tangan itu," imbuhnya.

Ngadu ke DPR

Sebelumnya, Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab menyambangi gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Kedatangan mereka untuk memberikan satu tumpuk berkas berisi pernyataan sikap dan petisi dari sejumlah tokoh ulama yang menuntut Rizieq dibebaskan dari perkara di RS UMMI.

Berdasarkan video yang diterima oleh Suara.com tampak kedatangan kuasa hukum Rizieq diwakili oleh Aziz Yanuar dan Novel Bakmumin.

Satu tumpuk berkas yang berisi pernyataan sikap dan petisi tersebut kemudian terlihat diterima oleh Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburokhman. Dalam video tersebut Aziz mengatakan, penyerahan berkas tersebut diharapkan akan ditindaklanjuti Habiburokhman agar keadilan ditegakkan dan Rizieq bisa dibebaskan.

"Dengan ini kami menyerahkan kepada Anggota Dewan yang terhormat pak Habiburokhman surat pernyataan tokoh ulama, habaib, aktivis islam, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim dan juga ini petisi atas hasil putusan pengadilan perkara RS UMMI atas Rizieq Shihab kita mohon keadilan ditegakkan dan habib Rizieq dibebaskan," kata Aziz.

Petisi dan Sikap

Sejumlah tokoh ulama, pimpinan Pondok Pesantren hingga organisasi masyarakat (ormas) mengada petisi hingga pernyataan sikap terhadap Habib Rizieq Shihab yang kekinian masih mendekam di penjara. Isi petisi dan pernyataan sikap tersebut menuntut agar Rizieq segera dibebaskan.

Berdasarkan pantauan Suara.com pernyataan sikap dan petisi tersebut disampaikan di Aula Masjid Baiturrahman Saharjo, Jakarta Selatan, Selasa (24/8/2021).

Awalnya mereka menyampaikan sikapnya yang dibacakan satu persatu oleh tokoh dan ulama yang selama ini mendukung Habib Rizieq. Mereka menyoroti soal perkara RS UMMI yang menjerat Rizieq, menantunya Habib Hanif Alatas dan Dirut RS UMMI Andi Tatat.

Pernyataan sikap terbuka tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin serta sejumlah petinggi lembaga lainnya seperti Kapolri hingga Panglima TNI.

Dalam pernyataan sikap tersebut dinyatakan bahwa kasus protokol kesehatan yang menimpa Rizieq dkk kental sekali nuansa politis. Menurut mereka seharusnya tindakan pelanggaran prokes tak semestinya dihukum penjara.

"Sehingga mestinya semua kasus protokol kesehatan tersebut tidak masuk ranah Hukum Pidana, apalagi divonis penjara. Padahal mereka semua tidak pantas dipenjara walau pun hanya sehari, apalagi faktanya banyak pejabat yang juga melanggar prokes, bahkan lebih parah, tapi tidak diproses hukum, sehingga jelas ada terjadi diskriminasi hukum yang tidak sesuai dengan Ajaran Agama mau pun Konstitusi Negara," kata salah satu tokoh ulama yang pernyataan sikap terbuka tersebut.

"Terlebih khusus setelah kami melihat dan menyimak persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Kasus prokes RS UMMI," sambungnya.