REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon soal kontrak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang bakal segera habis bulan Oktober mendatang. Ia menyebut bakal mempercepat proses pembangunan TPST Bantar Gebang.
ITF sendiri dibangun dengan tujuan sebagai pengganti TPST Bantargebang guna menjadi pembuangan akhir sampah. Namun proyek ini belum juga rampung sampai tahun ini.
"Sekarang kami mempersiapkan proses empat pembangunan ITF di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Riza mengakui memang pembuatan fasilitas yang bisa mengubah sampah menjadi tenaga listrik itu belum juga dibangun. Saat ini, pihaknya baru menjalani proses pelelangan dengan perusahaan swasta.
"Siapapun yang berkesempatan memenangkan tender, membangun. Mudah-mudahan ke depan nanti dibangun dan kita tidak ada masalah lagi dengan sampah. Insyallah kita punya pengelolaan sampah yang berteknologi tinggi, baik, seperti negara maju dunia," kata dia.
Mengenai kontrak dengan Pemerintah Kota Bekasi soal perpanjangan dan klausul lainnya, Riza menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Dinas Lingkungan Hidup.
"Ya tentu itu sudah ada solusi, sudah ada dinas lingkungan hidup yang terus berkoordinasi dengan Bekasi yah," kata dia.
Sebelumnya, kerjasama kontrak antara Pemerintah Kota Bekasi dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi akan berakhir bulan depan. Pada kesempatan itu Pemkot Bekasi akan melakukan evaluasi kerjasama.
Disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Pemerintah Kota Bekasi menginginkan kerjasama seperti dulu, lima tahun yang lalu.
Perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan tempat pembuangan sampah itu disusun kedua pemerintah daerah berdasarkan kurun waktu lima tahun sekali.
"Kami ingin seperti lima tahun yang lalu, harus ada tempat pembuangan sampah terpadu yang menggunakan energi terbarukan yaitu menjadi listrik, menjadi bahan batu briket bara, supaya mengurangi tumpukan sampah," katanya.
Rahmat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah membahas klausul perjanjian kontrak kerja sama dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
"Kita sudah berkoordinasi dengan DKI, khan itu memang setiap lima tahun sekali akan dievaluasi," ucapnya.
Rahmat mengaku belum lama ini lahan TPST Bantargebang telah diperluas sekitar 15 hektare atau menjadi 125 hektare total keseluruhan lahan.
Perluasan area TPST, kata dia, tetap mengkhawatirkan terutama bagi kondisi kehidupan masyarakat yang bergantung di lokasi itu meski saat ini lokasi tersebut sudah mampu menampung lebih banyak sampah lagi.
"Salah satu yang dikhawatirkan adalah nasib para pemulung. Sudah beberapa kali kejadian pemulung tertimbun sampah longsor," kata dia.
TERPOPULER