Memahami Apa Itu UU HPP dan Sekilas Isinya

Rifan Aditya

Kamis, 07 Oktober 2021 | 21:46 WIB
Memahami Apa Itu UU HPP dan Sekilas Isinya
Memahami Apa Itu UU HPP dan Sekilas Isinya - Petugas melayani wajib pajak di stan e-filing di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Suara.com - Baru-baru ini kabar mengenai disahkannya UU HPP menjadi kabar gembira untuk masyarakat. Tapi sebenarnya apa itu UU HPP yang disebutkan tadi?

UU HPP adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seperti disoroti banyak media, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi dikabarkan naik untuk hitungan per tahun, sehingga dirasa lebih berpihak pada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. 

Apa Itu UU HPP?

UU HPP merupakan kependekan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berangkat dari rancangan yang terlebih dahulu telah disusun. Secara umum, UU HPP berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, sehingga peraturan perpajakan diharap lebih adil untuk masyarakat Indonesia.

Peraturan UU HPP Paling Disoroti

Sebenarnya yang bisa dikatakan menjadi ‘diva’ dalam peraturan UU HPP terbaru ini adalah peningkatan batas penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh seseorang dengan status wajib pajak orang pribadi. Peningkatan ini dari angka Rp 50.000.000 per tahun menjadi Rp 60.000.000 per tahun.

Tarif pajak yang dikenakan tetap pada angka 5%, namun dengan peningkatan batas ini  membuat orang dengan penghasilan Rp. 4.500.000 per bulan tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Tentu ini adalah kabar gembira untuk pekerja dengan golongan penghasilan tersebut.

Di waktu yang sama, aturan tersebut juga mencantumkan pembentukan lapisan teratas baru dengan tarif pajak progresif 35%. Kelompok baru ini merupakan orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 per tahunnya.

Penetapan ini ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat hidup dengan lebih baik.

baca juga

Secara berurutan, berikut skema pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi.

  1. Penghasilan sampai dengan 60 juta, sebesar 5%.
  2. Penghasilan antara 60 sampai 250 juta, sebesar 15%.
  3. Penghasilan antara 250 sampai 500 juta, sebesar 25%
  4. Penghasilan antara 500 juga sampai 5 miliar, sebesar 30%
  5. Penghasilan di atas 5 miliar, sebesar 35%

Itu tadi sedikit informasi mengenai apa itu UU HPP dan penjelasan singkat mengenai tarif dan batas pajak yang berlaku dalam waktu dekat. Semoga bisa jadi satu informasi yang berguna untuk Anda. Selamat menjalanmkan aktivitas, dan semoga hari Anda menyenangkan!

Kontributor : I Made Rendika Ardian

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menkeu Sri Mulyani Geram, NIK KTP Bisa Jadi NPWP, Kok Diplintir?

Menkeu Sri Mulyani Geram, NIK KTP Bisa Jadi NPWP, Kok Diplintir?

Bisnis | Kamis, 07 Oktober 2021 | 21:45 WIB

Intip Lagi UU HPP yang di Dalamnya Mengatur Pajak Karbon Rp 30 Per Kg CO2e

Intip Lagi UU HPP yang di Dalamnya Mengatur Pajak Karbon Rp 30 Per Kg CO2e

Bisnis | Kamis, 07 Oktober 2021 | 19:03 WIB

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam UU HPP yang Baru Saja Disahkan

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam UU HPP yang Baru Saja Disahkan

Bisnis | Kamis, 07 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen, Yasonna: Masih Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen, Yasonna: Masih Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Bisnis | Kamis, 07 Oktober 2021 | 15:51 WIB

Terkini

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

Jawa Tengah | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

Lifestyle | Jum'at, 18 September 2026 | 07:42 WIB

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:40 WIB

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Jatim | Jum'at, 18 September 2026 | 07:39 WIB

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Lampung | Jum'at, 18 September 2026 | 07:32 WIB

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:30 WIB

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:18 WIB

Jalan Aroepala Makassar-Gowa Rampung, Kenapa Belum Dibuka? Ini Alasannya

Jalan Aroepala Makassar-Gowa Rampung, Kenapa Belum Dibuka? Ini Alasannya

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:17 WIB

25 Ribu Rumah Subsidi untuk Sulawesi Selatan

25 Ribu Rumah Subsidi untuk Sulawesi Selatan

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:07 WIB

×