Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mulyanto DPR: Buka Peluang Politisasi Dunia Riset

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto turut mengkritik pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia berujar pelantikan Megawati yang notabenenya seorang ketua umum partai politik dikhawatirkan membuka politisasi di dunia riset nasional.

Mulyanto memandang sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini merupakan titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditunjuknya Megawati -- Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP)-- sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto kepada wartawan dikutip Kamis (14/10/2021)

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, bahwa para ahli jauh sebelumnya sudah meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan menunjuk Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Permintaan para ahli tentu sebagai upaya mencegah potensi adanya politisasi riset di dalam BRIN.

Namun kekinian Jokowi diketahui tetap melantik Megawati. Karena hal itu, Mulyanto memandang bahwa pemerintah yang tidak mendengar masukan itu terlalu memaksakan diri.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," kata Mulyanto.

Bisa Jadi Alat Politik

Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra mengkiritik langkah Presiden Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinilai tidak tepat mengembat jabatan tersebut.

Selain Megawati, Azyumardi dalam akun Twitter pribadinya @Prof_Azyumardi sekaligus mengkritik pengangkatan anggota Dewan Pengarah BRIN. Ia mengatakan sehatusnya posisi ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi oleh para ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Hal itu tentu aaja harus dilakukan jika memang BRIN benar-benar ingin serius dalam melalukan riset dan inovasi yang unggul.

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi--boleh jadi BRIN menjadi alat politik," kata Azyumardi dikutip Suara.com dengan izin dan konfirmasi dari Azyumardi, Rabu (13/10/2021).

Azyumardi mengatakan seharusnya Presiden Jokowi dapat belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana Ketua Dewan Pengarah BPIP juga dijabat ketua umum partai politik yang sama, yakni Megawati.

Akibat dari penunjukan ketum parpol sebagai ketua Dewan Pengarah, Azyumardi mengatakan bahwa BPIP kini menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik. Ia memperkirakan ke depan BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP.

"Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik--tidak berantakan seperti sekarang," tutur Azyumardi.

"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan," imbuh dia.