REGIONAL:
Suara.com - Rasamala Aritonang, eks pegawai KPK menyatakan ingin mendirikan sebuah partai politik. Tujuannya, mau memberikan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan masalah di tengah masyarakat.
"Iya dong (buat partai). Karena kan gagasan kami mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," kata Rasamala saat dijumpai di Tabe Cofffee, Blok M Square, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2021).
Aspirasi masyarakat yang buntu dan macetlah yang kemudian ingin dicapai Rasamala melalui partai politik. Dengan kata lain, melalui partai politik yang berintegritas, bersih, dan akuntabel, dia berusaha mengapai hal tersebut.
"Nah, aspirasi ini lah yang sebenarnya kami coba gapai, kami ambil, kami bawa dengan berupaya meyakinkan bahwa ini ada jalan yang mungkin bisa sama-sama kita dorong," sambungnya.
Ditanya mengenai target pada 2024 mendatang sudah bisa ikut Pemilu, Rasamala menampiknya. Dia tidak ingin muluk-muluk, dia ingin membangun partai politik secara perlahan dan membiarkan gagasan begulir terlebih dahulu.
"Tidak lah, kami tidak mau muluk-muluk. Kami pelan-pelan, gagasan ini bergulir dulu," beber dia.
Tawaran PKP
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) bersedia memberikan karpet merah bagi Rasamala untuk bergabung. Menanggapi tawaran itu, Rasamala menyatakan saat ini dirinya dan beberapa koleganya masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep.
Selain itu, Rasamala juga masih ingin bertemu dengan sejumlah tokoh agar bisa memberikan perspektif untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
"Tapi sementara ini kami harus konsolidasi dulu ke dalam dan masih tetap pada gagasan bahwa perlu dibentuk satu partai baru, Partai Serikat Pembebasan yang sudah pernah disampaikan," ucap Rasamala.
Terkait hal itu, Rasamala belum bisa menyampaikan lebih jauh. Terkini, dia dan sejumlah koleganya masih dalam tahap konsolidasi sambil berproses.
"Sementara itu dulu yang kami sampaikan, tapi kemungkinan kan ada banyak dan kami harus konsolidasikan ke internal teman-teman terlebih dahulu. Sambil jalan semua prosesnya," tutur dia.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin mengatakan partainya siap membentangkan karpet merah untuk eks pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan/TWK.
"Keinginan eks pegawai KPK untuk mendirikan partai politik baru merupakan ide yang bagus. Tetapi itu bukan pekerjaan ringan. Perlu waktu lama. Kalau mau lebih cepat, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk mereka," kata Said dalam keterangannya, Kamis (14/10).
Said menjelaskan, untuk mendirikan partai politik baru bukan lah perkara yang mudah. Menurutnya, menjadi peserta Pemilu sebuah parpol harus terlebih dahulu memenuhi segudang persyaratan untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kemudian setelah berstatus badan hukum, masih banyak syarat lain yang juga harus dipenuhi oleh partai baru agar dapat dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Nah, semua proses itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Akan menguras terlalu banyak energi. Padahal agenda pemberantasan korupsi tidak bisa menunggu waktu," kata dia.
Lebih lanjut, Said mengatakan, jika eks pegawai KPK ingin mendirikan parpol juga harus mempunyai opsi lain. Opsi tersebut salah satu bergabung ke parpol yang sudah ada.
"Kalau berkenan, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk menerima para pejuang anti-rasuah tersebut bergabung bersama kami. Sebab PKP adalah Rumah Besar Para Pejuang," katanya.
"Saya memastikan agenda perjuangan PKP mempunyai kesamaan dengan teman-teman eks pegawai KPK. Buktinya, Ketua Umum kami Pak Yussuf Solichien sampai berani mengatakan dihadapan Presiden bahwa seandainya saja tidak melanggar hukum, para koruptor itu pantasnya langsung ditembak mati saja," imbuh Said.
TERPOPULER
