Suara.com - Pimpinan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mendatangi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Rabu (27/10/2021) kemarin. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi kepada Mahfud untuk penyelamatan Garuda Indonesia yang tengah di ujung tanduk.
Kepada Mahfud, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tommy Tampatty menyampaikan harapannya kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA mengingat kondisi saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
Sementara terkait beban masa lalu Garuda, Tommy mengingatkan kembali kalau pemerintah sempat menyetujui adanya ekspansi dan BPK serta BPKP juga sudah melakukan audit. Ia kebingungan mengapa hal tersebut baru dipermasalahkan.
“Kami mendengar wacana bahwa pemerintah akan melakukan moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena force majeur akibat adanya Covid-19, kami sangat berharap semoga wacana ini benar dan segera keluar,” kata Tommy.
Tommy berharap dari beberapa opsi penyelesaian Garuda yang saat ini ada, pemerintah akan menjalankan opsi penyelamatan garuda tanpa PKPU, kemudian pemerintah memberi bantuan modal dan setelah itu dilakukan pembenahan dan Garuda bekerja sesuai good corporate governance (tata kelola yang baik).
“Kami sangat tidak ingin opsi Garuda dimatikan, dan diganti anak perusahaan. Karena kami sangat paham bahwa tidak gampang membangun bisnis airline,” ujar Tommy.
Mendengar keluhan itu, Mahfud MD mengatakan, kalau pihaknya bakal mempelajari permasalahan di Garuda tersebut. Ia menyebut kalau pemerintah akan mencari solusinya.
“Terima kasih atas masukannya. Pemerintah akan cari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ini,” ucap Mahfud.
Baca Juga: Pilot Garuda Indonesia Tak Terima soal Tudingan ke Irfan Setiaputra
