Suara.com - Asosiasi Pilot Garuda (APG) menyayangkan adanya pernyataan oknum karyawan Garuda lndonesia di ruang publik melalui berbagai media yang mengatasnamakan seluruh karyawan Garuda lndonesia.
Padahal, menurut para Pilot Garuda, pernyataan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Seharusnya saat ini seluruh elemen karyawan Garuda lndonesia saling bersatu dan mendukung untuk memastikan keberlangsungan dengan tetap fokus dalam upaya yang lebih besar yaitu penyelamatan Garuda lndonesia," ujar Plt Presiden APG Capt Donny Kusmanagri dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).
Dalam hal ini, Donny menyebut, para pilot telah memahami kesulitan kondisi industri penerbangan saat ini, khususnya Garuda lndonesia dan demi mendukung proses penyelamatan Garuda lndonesia.
Apalagi, tutur dia, pilot Garuda lndonesia sudah menjalankan pengurangan penghasilan sebesar 50% dengan teknis pelaksanaan yang sudah disepakati
"Dan masih berjalan hingga saat ini sebagai bentuk pengorbanan dalam upaya penyelamatan Garuda lndonesia," kata Donny.
Sebelumnya, ada pernyataan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan Garuda Indonesia Dwi Yulianta menuding Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Tudingan Sekarga ini, setelah mendapatkan informasi terkait adanya penerbitan kartu member Garuda Miles Platinum VIP terhadap keluarga direktur utama anak, menantu, dan cucu.
Maka dari itu, Dwi meminta Kementerian BUMN agar membuat tim investigasi atas perlakuan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tersebut. Tudingan ini pun dilayangkan Sekarga dalam sepucuk surat yang dikirimkan ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Indosat Dijual, Garuda Indonesia di Ujung Tanduk saat PDIP Berkuasa
"Mengingat pentingnya Good Corporate Governance (GCG) dan Core Value AKHLAK Kementerian BUMN dan terkait hal tersebut di atas sudah menjadi polemik serta banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari pihak karyawan yang disampaikan kepada kami sebagai pengurus Serikat Pekerja, maka kami memohon kiranya Bapak Menteri BUMN dapat membentuk tim investigasi," tulis Dwi dalam surat tersebut.
