REGIONAL:
Suara.com - Kombes Tubagus Ade Hidayat, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara Unlawful Killing Laskar FPI yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021).
Tubagus hadir secara langsung dalam ruang persidangan dan memberikan keterangan terkait kasus atas dua terdakwa, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella.
Merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kasus tewasnya enam Laskar FPI ini bermula eks pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab yang berkali-kali menghindar dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.
Kemudian polisi juga memperoleh informasi jika akan ada pengerahan massa pendukung Rizieq ke Mapolda Metro Jaya pada 7 Desember 2020 lalu.
Atas hal itu, Polda Metro Jaya memerintahkan para anggotanya, yakni Fikri Ramadhan, Ipda M. Yusmin Ohorella -- yang juga terdakwa, dan Ipda Elwira Priadi Z -- almarhum untuk melakukan langkah-langkah secara tertutup. Selain itu, Polda Metro Jaya juga memerintahkan anggota lainnya.
Penugasan itu merujuk pada Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas 9769/12/2020/SubditIII/Resmob tertanggal 5 Desember 2020. Langkah-langkah tertutup itu juga merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/Ditreskrimum tertanggal 5 Desember 2020.
Dalam sidang, Tubagus mengatakan, jika kepolisian telah memanggil Rizieq ke Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2020. Hanya saja, dia urung hadir memenuhi panggilan tersebut.
Dengan tidak hadirnya Rizieq pada panggilan pertama, maka pihaknya melayangkan panggilan kedua. Namun, Tubagus menyebut bahwa, "Baik panggilan pertama dan kedua, tidak semudah yang dibayangkan".
Merujuk informasi yang diterima kepolisian, lanjut Tubagus, Rizieq akan datang pada ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember 2020. Informasi yang diterima juga menyebutkan jika Rizieq akan "memutihkan" gedung Polda Metro Jaya dengan jumlah massa yang banyak.
"Laporan yang diberikan bahwa MRS akan datang dan memutihkan Polda Metro Jaya. Memutihkan menggunakan baju putih, sumber lain bilang akan mengepung Polda Metro Jaya," ungkap Tubagus.
Dari informasi itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyelidikan. Hal itu dilakukan guna mengetahui rencana pergerakan massa yang akan datang ke Polda Metro Jaya.
"Surat perintah penyelidikan untuk mengetahui kantong-kantong, mengetahui rencana pergerakan massa," ucap Tubagus.
Lantas, jaksa bertanya terkait tugas Tubagus selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tubagus menjawab jika tugas seorang Direktur Reserse Kriminal Umum adalah menjalankan fungsi penyelidikan, pengawasan penyelidikan, hingga melakukan analisa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
"Itu kapasitas Dirkrimum," ucap dia.
"Saat saudara menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, yang surat anda terbitkan, analisis seperti apa yang anda keluarkan," tanya jaksa.
Tubagus menjawab, analisis itu berupa menemukan suatu tindak pidana. Jika akan ada pengerahan massa dalam jumlah banyak ke Polda Metro Jaya, kata Tubagus, maka lahir tindak pidana baru, yaitu kerumunan massa - mengingat saat itu Ibu Kota sedang dalam aturan PSBB di tengah pandemi Covid-19.
"Sehingga, perlu dilakukan kontrol monitoring masa yang akan datang," jawab Tubagus.
Surat perintah penyelidikan itu, ditujukan pada Subdit III Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Lantas, JPU bertanya pada Tubagus, kepada siapa perintah itu ditujukan.
Tubagus mengatakan, "Kasubdit III Resmob bersama anggotanya".
Perintah itu, lanjut Tubagus, ditujukan untuk mengetahui kantong massa Rizieq yang berada di beberapa tempat. Misalnya, Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Jawa Barat.
Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaan yang dibacakan, terdakwa Briptu Fikri dan Ipda Yusmin didakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Dalam kasus ini, total enam eks Laskar FPI tewas tertembus timah panas.
Atas hal itu, jaksa menyatakan, perbuatan Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
