Tegur untuk Saling Mengingatkan jadi Tradisi, Gerindra Harap Pihak yang Salah Tidak Baper

Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan teguran yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap Fadli Zon merupakan hal yang wajar. Ia berujar hal itu menjadi bagian dari tradisi partai untuk saling mengingatkan.

Habiburokhman mengatakan, tradisi untuk saling mengingatkan, juga harus diterima oleh pihak yang salah dengan lapang dada tanpa harus terbawa perasaan.

"Ya saya pikir itu sudah menjadi tradisi kami ya, kalau kita ada yang salah ya saling mengingatkan dan yang diingatkanpun gak baper lah. Pasti menerimanya dengan lapang dada," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Diketahui, Fadli Zon kena tegur Prabowo usai Fadli mengkritisi Presiden Jokowi menyoal banjir di Sintang. Namun begitu, Habiburokhman tidak merinci detail yang disampaikan Prabowo terhadap Habiburokhman.

"Ya saya pikir garis besarnya saja ya, saya gak diinformasikan kalimat per kalimat. Tapi intinya kita tidak ingin pernyataan yang menimbulkan ketidaknyamanan dari rekan-rekan," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo sudah memberikan teguran terhadap Fadli.

"(Ditegur) Pak Prabowo melalui Pak Sekjend (Ahmad Muzani)," kata Habiburokhman, Minggu (14/11/2021).

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.

"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, Gerindra sudah memberikan teguran terhadap Fadli sebagai buntut dari sindiran yang dicuitnya. 

"Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ujar Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman sebagai kader Gerindra, sebuah teguran merupakan hal yang biasa apabila ada pernyataan yang dinilai kutang tepat.

"Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," kata Habiburokhman.

Elektabilitas Prabowo Dipertaruhkan

Untuk diketahui, Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi elektabilitas Prabowo bakal tergerus jika mempertahankan sikapnya yang demikian.

Ujang mengatakan sudah sejak dulu Fadli Zon memang memiliki DNA sebagai kritikus. Karena itu, sudah seharusnya Gerindra bisa memberikan keleluasaan kepada Fadli untuk tetap mempertahankan jika kritis, kendati posisi Gerindra saat ini berada di koalisi.

Sebab, lanjut Ujang kerugian bakal melanda Prabowo jika terus melarang kritik Fadli Zon dengan memberikan teguran.

"Besar atau kecil akan berpengaruh. Jika terus melarang Fadli Zon maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," ujar Ujang dihubungi, Senin (15/11/2021).

Sikap Prabowo yang menegur Fadli Zon usai mengkritik Presiden Jokowi itu memang patut dipahami. Mengingat posisi Gerindra di koalisi dan Prabowo yang kini menjadi bawahan Jokowi dengan menjabat Menteri Pertahanan.

"Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jerus. Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat," tutur Ujang.

Namun, Ujang menilai sikap Prabowo berlebihan. Ia menyebut sikap kritis itu sudah menjadi hak Fadli Zon selaku anggota DPR dalam melalukan fungsi pengawasan.

"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang.

Dengan melakukan peneguran terhadap Fadli, Gerindra dinilai memiliki kerisauan soal posisinya di koalisi partai pemerintah. Ujang berujar Gerindra memilih menghindari polemik di koalisi, maka menegur Fadli Zon yang kritis adalah jalan yang dipilih.

"Dampaknya tak akan harmonis hubungan Prabowo dan Gerindra dengan Jokowi. Karena Gerindra dianggap tak paham aturan berkoalisi. Dan dampaknya akan merugikan Jokowi," kata Ujang.

"Dampak itu dihindari oleh Gerindra, dengan cara menegur Fadli Zon," katanya.