REGIONAL:
Suara.com - Keterkaitan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan hari Rabu Pon kerap dikait-kaitkan dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle. Padahal, Rabu (8/12/2021) bertepatan dengan hari pasaran Pon. Apakah presiden akan melakukan perombakan kabinet? Pun hingga kini masih jadi pertanyaan.
Merespon fenomena tersebut, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, dirinya tidak bisa menjawab sebagai bagian koalisi partai politik pemerintah. Menurutnya, hanya Jokowi pribadi yang mengetahui soal rencana tersebut.
"Tapi soal waktu, apakah besok, apakah Rabu Pon akan terjadi reshuffle atau enggak, saya kira yang tahu hanya Pak Jokowi dan Allah SWT saja," kata Arsul ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, partai-partai politik koalisi pemerintahan telah menyerahkan sepenuhnya terkait perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Ia keputusan untuk reshuffle itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Itu menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Karena memang itu hak prerogratifnya presiden," ungkapnya.
Kendati begitu, Arsul mengatakan, jika bicara soal kebiasaan, Jokowi sejak periode lalu jika ingin reshuffle menteri dari partai pasti akan melakukan pembicaraan. Jokowi melakukan hal itu agar tetap menjaga hubungan baik.
"Reshuffle itu nanti terkaut dengan katakan lah penggantian dari partai politik gitu ya atau terkait dengan pergeseran posisi portofolio dari misalnya daru partai pokitik ya biasanya diberi tahu diajak bicara itu kebiasaan-kebiasaan yang lalu karena pak Jokowi kita lihat orang yang presiden yang sangat memperhatikan hubungan yang kondusif dengan parpol koalisi pendukungnya itu yang kami rasakan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, mengaku baru mendengar isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021.
Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu, belum diakomodasi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.
Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
TERPOPULER
