REGIONAL:
Suara.com - Mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri terkait presidential threshold.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Ferdinand tampak tak senang dengan pernyataan Firli Bahuri. Ferdinand lantas mengingatkan Firli untuk fokus pada tugasnya sebagai seorang ketua KPK.
"Lebih baik pak Firli Bahuri Ketua @/KPK_RI fokus pada pekerjaannya melakukan pemberantasan korupsi daripada ikut2an bicara tentang politik," tulis Ferdinand Hutahaean dalam cuitannya dikutip Suara.com, Jumat (17/12/2021).
"Upaya PT 0% itu hanya upaya dari kelompok yang tamak, yang ingin menjadikan negara ini sarang radikalisme dan sarang koruptor," lanjutnya.
Dalam cuitannya yang lain, Ferdinand mempertanyakan pernyataan yang menyebut bahwa presidential threshold akan menurunkan tingkat korupsi.
"Bagaimana mungkin PT 0% bisa disebut akan menurunkan korupsi, sementara yang ngotot mengajukan PT 0% itu adalah pihak yang memiliki harta banyak tapi tak berani melakukan pembuktian terbalik atas harta yang dimilikinya? Ketua @/KPK_RI Firli Bahuri asal bicara dengan analisis terlalu dangkal..!" tulis Ferdinand Hutahaean.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango turut angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPK Filri Bahuri yang mendukung ambang batas atau presidential threshold 0 persen dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang kini menjadi perdebatan publik.
Sejumlah politisi pun ramai mengomentari pernyataan Firli Bahuri, baik, yang mendukung maupun ada pihak yang tidak mendukung soal ambang batas 0 persen itu. Terkait hal itu, Nawawi menganggap ucapan Firli soal itu hanya sebatas pernyataan pribadi, bukan dalam konteks mewakili KPK.
"Omongan pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi, bukan merupakan hasil kajian kelembagaan kpk," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (15/12/2021).
Sebagai warga negara, kata Nawawi, tentunya tetap menghormati cara pandang Firli Bahuri dalam menyampaikan pendapat secara pribadi.
"Kita menghormati cara pandang pribadi tersebut sebagai bagian hak berpendapat setiap warga negara," ucap Nawawi.
"Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih 'pas' ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi @kpk, bukan soal 'presidential threshold', tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu," tambahnya.
Menurut Nawawi, lembaga antirasuah memang sepatutnya lebih fokus bagaimana melakukan kajian jelang pemilu Pilkada,Pilpres maupun pemilihan legislatif terkait potensi korupsi diranah tersebut.
TERPOPULER
