Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Ingin Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 20 Desember 2021 | 16:33 WIB
Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Ingin Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi. [SuaraSulsel.id/Sekretariat Presiden RI]

Suara.com - Hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pergantian atau reshuffle pada menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 68,1 persen responden lah yang memilih adanya reshuffle tersebut.

Sebanyak 1.200 responden mengikuti pengambilan survei ini. Mereka diberikan pertanyaan: "Menurut pendapatan Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya."

"Ternyata 68,1 persen setuju untuk dilakukan reshuffle kembali," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat memaparkan melalui Zoom, Senin (20/12/2021).

Sementara sebanyak 18,8 persen responden memilih tidak setuju adanya reshuffle dan 13,2 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Yunarto melihat isu reshuffle itu sempat berhembus beberapa bulan lalu. Banyak pihak yang menebak kalau Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu pon, hari yang memang kerap dipilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pelaksanaan pelantikan ataupun reshuflle.

Namun hingga saat ini, reshuffle masih menjadi misteri karena belum ada sinyal kepastian dari pihak Istana.

Kalau melihat latar belakangnya, responden lebih memilih hasil kinerja menteri di bawah kepemimpinan Jokowi pada periode pertama yakni 2014-2019.

Sebanyak 51,7 persen responden lebih menyukai hasil kinerja Kabinet Indonesia Kerja. Sementara yang memilih periode kedua 2019-2024 ada sebanyak 36,5 persen.

Sebanyak 11,8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

baca juga

"Walaupun tentu saja situasinya berbeda. Periode pertama tidak memiliki situasi extraordinary tapi sebagai sebuah gambaran secara kualitatif ini lah akumulasi dari persepsi publik tingkat kepusasaan terhadap kabinet jilid pertama dibandingkan jilid kedua," ungkapnya.

Survei digelar pada 29 November hingga 6 Desember 2021. Sebanyak 1.200 orang mengikuti survei tersebut sebagai responden.

Metode wawancara yang dilakukan ialah secara tatap muka. Sementara untuk mencari hasil survei dilakukan dengan metode pemilihan sampel secara acak.

Ambang batas kesalahan pada survei mencapai 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Minta KPK Bergerak soal Kaesang Borong Saham Puluhan M, Novel Bamukmin Seret Nama Luhut

Minta KPK Bergerak soal Kaesang Borong Saham Puluhan M, Novel Bamukmin Seret Nama Luhut

News | Senin, 20 Desember 2021 | 13:22 WIB

Perintahkan BUMN dan Swasta Libatkan BUM Desa, Jokowi: Desa Jangan Cuma jadi Penonton

Perintahkan BUMN dan Swasta Libatkan BUM Desa, Jokowi: Desa Jangan Cuma jadi Penonton

News | Senin, 20 Desember 2021 | 12:37 WIB

Klaim Total Penyaluran Dana Desa Capai Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Kok Diem? Kaget?

Klaim Total Penyaluran Dana Desa Capai Rp 400,1 Triliun, Jokowi: Kok Diem? Kaget?

News | Senin, 20 Desember 2021 | 10:34 WIB

Menteri AH Minta Maaf Sambil Menangis

Menteri AH Minta Maaf Sambil Menangis

Banten | Senin, 20 Desember 2021 | 11:55 WIB

Terkini

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:55 WIB

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:27 WIB

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:20 WIB

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:10 WIB

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

×