Suara.com - Arab Saudi menolak rancangan resolusi PBB mengenai identitas gender dan orientasi seksual, yang dianggapnya melawan kodrat dari Tuhan.
Menyadur Midle East Monitor Senin (20/12/2021), resolusi Majelis Umum PBB meminta negara-negara mengambil langkah agar warganya bisa mengakses fasilitas publik tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, kebangsaan atau asal-usul sosial, jenis kelamin, gender, orientasi seksual dan identitas gender.
Menurut Saudi Gazette, perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menjawab bahwa ia menolak resolusi tersebut karena melawan kondrat.
Abdallah mengatakan jika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kodrat ilahi yang harus selalu dihormati.
Dia juga menekankan bahwa resolusi semacam itu berdampak pada hak negara-negara berdaulat untuk membuat undang-undang, dan menentang untuk menghormati nilai dan budaya orang lain.
"Memaksakan nilai dan konsep orang lain yang tidak sesuai dengan kodrat ilahi ini sepenuhnya ditolak oleh negara-negara yang budaya, identitas agama, adat dan tradisinya bertentangan dengan nilai dan konsep tersebut," kata Abdallah al-Mouallimi.
Dia menegaskan kembali pendirian Arab Saudi bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan hukum dan peraturan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakatnya.
"Karena para sponsor dari resolusi tersebut mengabaikan pendirian tegas kami pada istilah dan konsep yang sangat sensitif yang terkandung dalam teks resolusi tersebut, Arab Saudi keberatan," tegas Abdallah saat menolak resolusi tersebut.
Meskipun Riyadh telah berupaya menjadi negara yang lebih terbuka selama lima tahun terakhir, salah satunya perempuan diperbolehkan mengemudi.
Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Muhammad bin Salman dalam Membawa Perubahan Arab Saudi
Namun, tetap saja banyak aktivis dan kelompok hak asasi manusia terus mengkritik Arab Saudi karena masih melarang gaya hidup dan praktik LGBT.
