Suara.com - Presiden Joko Widodo menghargai Partai Solidaritas Indonesia/PSI dalam mengawal anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, berapa pun anggaran yang ada di APBD harus terus dikawal, apalagi nilainya miliaran hingga triliunan rupiah.
"Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh PSI dalam mengawal anggaran APBD jangan nggak diurus, yang kecil-kecil itu diurus. Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar, triliun, urus betul. Karena begitu ini salah sasaran, APBN APBD nggak akan jadi barang," kata Jokowi di acara HUT PSI, Rabu (22/12/2021).
Pernyataan Jokowi merespon Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang mengatakan bahwa perwakilan PSI di DPRD tak segan segan menolak jika ada anggaran Pemerintah Provinsi yang dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menceritakan pengalamannya sebagai Wali Kota dan Gubernur hingga Presiden. Kata Jokowi, jika anggaran APBD atau APBN diecer, tidak akan menghasilkan sesuatu.
"Pengalaman saya sebagai wali kota sebagai gubernur, dan sekarang itu kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer nggak akan jadi barang, udah percaya," ujar dia.
Karena itu Jokowi mengingatkan para pemimpin daerah harus berani menggiring anggaran. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat menghasilkan sesuatu seperti pembangunan atau revitalisasi pasar.
"Jadi pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran tentu saja dengan mengotot dengan DPRD nya agar anggaran itu fokus, mau apa sih 1 tahun 2 tahun ini, oh mau ngerampungin pasar, ya sudah konsentrasikan duit itu ke situ saja," kata Jokowi.
Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memberikan semua anggaran ke dinas untuk dibelanjakan. Sebab jika anggaran di APBD diberikan semua dinas, tidak akan terlihat sebuah produk dari program strategis.
"Jangan semuanya dinas diberi, diberi. Akhirnya setahun habis, loh loh, apa yang sudah dibangun. Nggak jelas, apa yang sudah dihasilkan, nggak jelas. Karena sudah diecer-ecer. Itu model seperti itu yang kekeliruan kita bertahun-tahun ya di situ sebetulnya," kata dia.
"Tapi begitu konsentrasi, ya okelah tidak 100 persen, tp paling tidak 60-70 persen konsentrasi anggaran ke sana, ke satu arah itu akan lebih gampang," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan pada November lalu Fraksi PSI DPRD Bandung walk out dari Rapat Paripurna DPRD karena kecewa terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
"Aakhir November Lalu ada 3 anak muda anggota DPRD kota Bandung dari fraksi PSI yang menolak APBD, mereka walk out Pak Jokowi, karena menilai pemerintah kota menghambur hamburkan uang untuk cost anggaran yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Tiga anak memiliki hati nurani mereka harus berbeda anggota DPRD kota Bandung lainnya," kata Grace.
Kata Grace, hal tersebut juga terjadi di Fraksi PSI di DPRD DKI.
"Terjadi juga di Fraksi PSI di Jakarta Pak meski hanya berisi 7 orang, PSI menjadi kekuatan efektif dalam mengontrol eksekutif dan juga menjaga uang rakyat," katanya.
TERPOPULER
