REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terhadap keterangan salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah.
Di hadapan majelis hakim, Azis Syamsuddin meminta jaksa untuk membuka rekaman kamera CCTV atas kesaksian mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman, yang menyebut bertemu dirinya di salah satu ruang tamu Gedung DPR RI.
Di mana dalam pengakuannya, pertemuan itu membahas nilai pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Lampung Tengah tahun 2017.
"Terdakwa mempunyai hak untuk membantah setiap keterangan saksi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (28/12/2021).
Kata dia, bila terdakwa Azis memiliki bukti untuk membantah keterangan saksi yang dihadirkan jaksa KPK, tentu akan diberikan kesempatan untuk dihadirkan di hadapan majelis hakim.
"Dipersilahkan hadirkan di depan majelis hakim. Karena terdakwa memiliki kesempatan yang sama dengan tim jaksa," katanya.
Ali menegaskan, saksi yang dihadirkan jaksa KPK dipastikan sudah disumpah menurut agama masing-masing.
"Sehingga apa yang diterangkan tersebut berikutnya akan dilakukan penilaian baik oleh hakim, jaksa, penasihat hukum maupun terdakwa," katanya lagi.
Tim jaksa KPK, kata Ali, meyakini bahwa telah memiliki sejumlah bukti atas keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara yang kini telah menjeratnya itu.
"Kami tentu telah memiliki bukti-bukti yang kami yakini kuat atas dugaan perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin sebagaimana uraian dakwaan tim jaksa," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam persidangan kemarin, Azis Syamsuddin meminta agar rekaman CCTV di gedung DPR RI dibuka.
"Bahwa pertemuan yang saudara saksi sampaikan pada saya tanggal 21Juli, saya minta kepada saudara JPU untuk membuka CCTV," kata Azis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).
Azis mengklaim bahwa sebagai anggota DPR RI tentu banyak kepala daerah yang ingin bertemu dengannya. Maka itu, ia membantah bertemu dengan Taufik yang merupakan perwakilan dari Bupati Lampung Tengah Mustafa saat itu.
"Karena begitu banyak orang ketemu saya, dengan setiap bupati mau ketemu saya. Setiap kepala daerah mau ketemu saya," ucap Azis.
Mendengar keberatan Azis Syamsuddin atas kesaksian Taufik, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis pun menyampaikan kepada Taufik.
"Apakah saksi Taufik masih dengan keterangannya itu," tanyanya.
"Iya," jawab Taufik.
Dalam kesaksianya, Taufik menyebut bahwa bertemu dengan Azis di Gedung DPR RI diajak oleh Edi Sujarwo yang disebutnya sebagai orang kepercayaan Azis. Dimana sempat ada komunikasi diantara mereka dengan Azis.
"21 Juli 2017 di Gedung DPR RI ketemu Azis dibawa pak Jarwo. Nunggu lama. Oh dari Lampung Tengah ya?. (Azis) keluarin catatan Lampung Tengah ada DAK Rp 25 miliar. Saya dapat gambaran dari Aliza Rp 99 miliar nggak bisa ditambah pak? nggak bisa ini udah final, saya ada rapat lalu kita ditinggal," ucap Taufik dalam kesaksiannya.
Dalam dakwaan jaksa KPK, Azis dinyatakan telah menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin mencapai miliaran rupiah. Uang itu bertujuan agar KPK tidak melakukan penyidikan dalam perkara kasus korupsi di Lampung Tengah tahun 2017.
"Terdakwa Azis memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya mencapai jumlah Rp 3.099.887.000 dan USD36 ribu," kata Jaksa KPK Lie Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).
Azis bersama Aliza mengetahui dirinya diduga terlibat dalam perkara Lampung Tengah. Sehingga, keduanya mencari pihak yang dapat membantu agar kasus tersebut tidak naik ke tahap penyidikan oleh KPK.
Hingga akhirnya, Azis meminta bantuan kepada eks Penyidik KPK Stepanus Robin. Di mana Azis mengenal Robin berawal dari anggota Polri bernama Agus Supriyadi.
Jaksa Lie menyebut Robin juga sudah beberapa kali datang ke rumah dinas Azis Syamsuddin. Dimana pada Agustus 2020 Robin didampingi oleh advokat Maskur Husein bertemu Azis di kediamannya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan.
Dalam perjumpaan itu, Robin dan Maskur siap membantu Azis. Dimana, Azis diminta siapkan uang sebesar Rp 4 miliar agar tidak terseret dalam kasus Lampung Tengah.
TERPOPULER