Infografis
Suara.com - Terjadi silang pendapat antara dua orang ahli pidana dalam sidang lanjutan kasus Unlawful Killing Laskar FPI atas dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).
Silang pendapat itu berkatian dengan pasal dalam insiden yang menewaskan empat orang Laskar FPI saat hendak dibawa ke Mapolda Metro Jaya dari KM. 50 Cikampek.
Ahli pertama adalah Dian Adriawan. Ahli pidana dari Universitas Trisakti itu menyatakan, penembakan yang dilakukan Yusmin dan Fikri merupakan tindakan yang disengaja.
Pernyataan Dian itu merujuk pada dakwaan primer yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pada Pasal 338 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun."
"Itu dikaitkan dengan Pasal 338 itu masuk (kasus penembakan), bisa sengaja sebagai tujuan, atau sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan itu dua hal terkait kesengajaan untuk Pasal 338," kata Dian di ruang sidang.
Dian berpendapat, insiden tersebut bisa masuk dalam Pasal 338 KUHP. Sebab, kasus ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan atas sebuah prosedur.
"Sengaja, pelaku sejak awal menghendaki dan mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana," sambung dia.
Berkenaan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Dian menilai jika hal itu tidak tepat. Pasalnya, terdakwa Yusmin yang tengah membawa mobil saat kejadian tidak terlibat secara langsung, sehingga, hanya bisa dikatakan pihak yang membantu.
"Pembantuannya bukan dari sisi penyertaannya karena apa, karena posisi pembantuan ini yaitu orang yang melakukan pembantuan di saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan," jelas Dian.
Baca Juga: Kasus Unlawful Killing, Ahli Forensik: Kematian 4 Laskar FPI Akibat Luka Tembak
"Jadi itu yang saya lihat karena, kalau dari sisi penyertaannya Pasal 55 saya tidak melihat, saya melihat hanya ada pembantuannya. Dan pembantuan itu saya bisa klasifikasi pembantuan pada saat kejahatan dilakukan pada pasal 56 angka 1," papar dia.
