facebook

Luhut: Presiden Imbau Masyarakat Batasi Mobilitas, Perkantoran WFH

Erick Tanjung
Luhut: Presiden Imbau Masyarakat Batasi Mobilitas, Perkantoran WFH
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Dok Humas Kemenko Marves)

"Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah," kata Luhut.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk bisa membatasi mobilitas keluar rumah, demikian pula perkantoran untuk bisa kembali menerapkan Work From Home/WFH untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurutnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus Covid-19.

"Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah," kata Luhut dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta, Minggu (16/1/2022).

Sesuai arahan Presiden Jokowi pada ratas hari ini, lanjut Luhut, masyarakat diimbau untuk mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu.

"Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi work from home masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan teratas untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil," katanya.

Baca Juga: Indonesia Wajib Waspada! Thailand Laporkan Kematian Pertama Akibat Varian Omicron

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu pun mengimbau agar kegiatan perkantoran bisa diatur agar tidak perlu 100 persen WFO atau Working From Office.

"Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Pejabat pemerintah pun saat ini telah dilarang melakukan dinas ke luar negeri dalam tiga minggu ke depan.

"Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini," katanya.

Luhut juga mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukannya secara daring.

Baca Juga: Luhut: Omicron Adalah Musuh Bersama, Jangan Ada Lagi Diskusi Ini-Itu!

"Tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," imbuhnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar