facebook

Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemhan, Prabowo: Lagi Diproses Hukum

Erick Tanjung | Ria Rizki Nirmala Sari
Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemhan, Prabowo: Lagi Diproses Hukum
Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi (Dok. BPMI)

"Iya satelit ini lagi diproses," kata Prabowo.

Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit di lingkungan Kemhan pada 2015 lalu. Ia menyebut kalau kasus itu tengah diproses hukum.

"Iya satelit ini lagi diproses," kata Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2022).

Prabowo lantas mengungkapkan kalau di internal Kemhan juga ada proses audit terkait pengadaan satelit. Bukan hanya di internal saja, mantan Danjen Kopassus tersebut mengungkapkan kalau pihaknya sudah meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

"Ada (audit internal) dan kami sudah minta juga pihak BPKP untuk audit," ujarnya.

Baca Juga: Kejagung Kembali Periksa Dua Pejabat PT DNK Terkait Kasus Korupsi Satelit Kemhan

Kejaksaan Agung turun tangan dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini Kejagung tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015.

Dugaan korupsi tersebut mengarah pada penyewaan satelit kepada pihak swasta.

"Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kemhan Tahun 2015. Jadi ini, kami telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini selama 1 minggu," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kejaksaan, Jumat (14/1).

Febrie menjelaskan kalau Kemhan melaksanakan proyek pengadaan satelit untuk membangun Satuan Komunikasi Pertahanan atau Satkomhan pada tahun anggaran 2015. Kemhan kemudian melakukan kontrak dengan pihak swasta yakni Airbus dan Navayo.

"Sekarang yang menjadi masalah dalam proses tersebut kita telah menemukan ada beberapa perbuatan melawan hukum yaitu salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: IKN Dinilai Bisa Jadi Ancaman Kedaulatan Negara, Menhan Disentil: Prabowo, Please Lihat!

Salah satu indikator penguat adanya perbuatan melawan hukum ialah pihak Kemhan RI pada saat itu melakukan kontrak sewa meskipun anggarannya tidak ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA.

Komentar