facebook

Soal IKN Nusantara, Politisi PKS: Ibarat Mau Buka Warung tapi Lapak Masih Punya Orang Lain

Aprilo Ade Wismoyo
Soal IKN Nusantara, Politisi PKS: Ibarat Mau Buka Warung tapi Lapak Masih Punya Orang Lain
Desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru Kaltim jadi sorotan warganet.

"Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang," ujarnya.

Suara.com - Politisi PKS, Mulyanto minta Menteri ESDM, Menteri Bappenas dan Menteri Pekerjaan Umum  berkoordinasi secara intensif terkait kabar masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN). 

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mulyanto menilai ini sebagai hal penting yang perlu segera diakukan untuk memperjelas duduk perkara perpindahan IKN. 

"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," singgung Mulyanto. 

Mulyanto menegaskan kisruh lahan konsensi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN. Di internal Pemerintahan sendiri terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait, lemah koordinasi.

Baca Juga: PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte

"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelas Mulyanto. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. [Dok.Antara]
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. [Dok.Antara]

Sebelumnya diberitakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tidak mengetahui bahwa sebagian lahan di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah konsesi tambang yang masih berlaku. 

Ia mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang telah diselesaikan.

Menurut catatan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara yang berada di atas wilayah total kawasan IKN.

Jatam juga mendata setidaknya ada lebih dari 50 nama politikus terkait dengan kepemilikan konsesi di lokasi IKN.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya

Sementara itu, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN. 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar