facebook

PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte
Ahok dan Jokowi. (@jokowi_btp_lovers/instagram)

"Kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus."

Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak perlu didikte untuk menentukan kepala otorita. Termasuk menyoal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat.

Baidowi menegaskan pemilihan kepala otorita merupkan hak prerogatif presiden, sebagaimana dalam menentukan menteri di kabinet.

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," tutu Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Sementara itu terkait Ahok, Baidowi menilai masih banyak figur dan tokoh lain yang juga layak menjadi kandidat calon pemimpin di ibu kota negara (IKN).

Baca Juga: PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," tandasnya.

PDIP Jagokan Ahok, PKB Pasrah Saja

Sejumlah nama dimunculkan di tengah perbincangan mengenai siapa calon kepala otorita ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Tapi bagi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa siapapun calonnya yang penting bisa bekerja dengan maksimal.

"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: PKB Pasrah Terkait Putusan Jokowi Soal Kepala Otorita IKN: Yang Penting Gigih Bekerja 24 Jam

PKB tidak akan mengikuti jejak PDI Perjuangan yang mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi kepala otorita.

"Tidak, pasrah saja," kata Jazilul.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).

Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.

Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.

"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar