Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 2.500 unit hunian untuk disediakan bagi aparatur sipil negara dan TNI-Polri di kawasan ibu kota negara Nusantara, Kalimantan Timur.
"Dalam rapat koordinasi PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Febry menyebut jumlah unit hunian yang akan dibangun belum sebanding dengan jumlah ASN dan anggota TNI/Polri yang dipindahkan ke Nusantara.
"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," kata dia.
Feby mengatakan pembiayaan tidak akan menjadi hambatan. Pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain, seperti melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha ataupun dengan pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
Menurut data Bappenas, kata Febry, rencana jumlah ASN dan anggota TNI/Polri yang bakal dipindahkan ke IKN pada tahap awal ialah sebanyak 7.687 orang. Terbagi 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajaran lainnya.
"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti juga menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," kata dia.
