Sentil Ganjar yang Asbun Tanpa Tahu Kondisi Warga Wadas, Legislator PDIP: Jangan Blunder, Cuma Bikin Resah

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang menjadi sorotan terkait pengerahan aparat kepolisian hingga pengepungan di Desa Wadas. Ganjar menyebut pengerahan aparat itu hanya untuk pengukuran, namun ternyata ditemukan tindakan represif dari polisi terhadap warga Wadas.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta kepala daerah tidak asal mengeluarkan pernyataan tanpa tahu kondisi di lapangan. Ia berujar peristiwa Ganjar yang dianggap asal bunyi itu menjadi koreksi.

"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar, mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Dengan mengecek kondisi langsung, kata Junimart kesalahan dan perbedaan antara pernyataan dan situasi di lapangan bisa dihindarkan.

"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu," ujarnya.

Klaim Bicara dengan Komnas HAM

Ganjar Pranowo akhrinya memberikan penjelasan mengenai kasus yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Selasa (8/2/2022) kemarin. Dalam penjelasannya, orang nomor satu di Jateng ini mengaku sudah berbicara dengan Komnas HAM soal pengukuran lahan yang dijadikan Bendungan Bener.

Ganjar mengemukakan, jika aparat kepolisian yang dikerahkan di Desa Wadas hanya untuk mengawal pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sudah kita bicarakan Komnas HAM sudah kita undang kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja kok," jelas Ganjar setelah kerusuhan di Desa Wadas seperti dikutip Suarajawatengah.id, Selasa (8/2/2022).

Lantaran itu, dia meminta agar warga tak perlu takut dan khawatir. Dia memastikan tak akan ada kekerasan karena yang jadi host adalah Komnas HAM.

"Maka siapapun tolong untuk meletakan pada pondasi yang sama agar semuanya lancar,"katanya.

Jika warga mampu diajak untuk bekerjasama dalam menjaga kondusivitas dan tidak bersikap berlebihan selama proses pengukuran, Ganjar memastikan tak ada kejadian represif.

Aparat Represif

Meski begitu, sebuah video yang menayangkan penangkapan dan disertai layangan bogem mentah di wajah warga oleh aparat kepolisian yang diunggah Instagram @wadas_melawan viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat seorang warga yang ditangkap dengan tangan berada di belakang tiba-tiba diberikan bogem mentah oleh oknum aparat. Pada akun Instagram tersebut ditulis kapsion, bahwa warga yang tertangkap tidak melakukan perlawanan.

"Beberapa warga saat ditangkap mengalami pemukulan, padahal mereka juga tidak melawan," tulis unggahan akun tersebut.

Video tersebut merupakan unggahan dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Ganjar Minta Maaf

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022). Ganjar meminta maaf dan menegaskan bertanggungjawab.

"Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan maasyarakat Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman," kata Ganjar saat menggelar presconference di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022).

Ganjar juga menegaskan dirinya bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas itu. Termasuk terkait sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, dirinya meminta untuk dibebaskan.

"Saya intens komunikasi dengan Kapolda, Wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ucap Ganjar.

Ganjar menegaskan sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan bendungan Bener ini. Selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dialukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," ucapnya.