Infografis
Suara.com - Kementerian Sekretariat Negara menganggarkan Rp 8.315.976.200 untuk pengadaan mobil baru. Menanggapi hal itu, Demokrat menilai pemerintah tak punya sensitifitas terhadap krisis dan kedaruratan di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, pemerintah seharusnya lebih bijak dan memberikan teladan dalam menangani pandemi covid-19. Menurutnya, sangat disayangkan jika rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah malah tidak memberikan teladan.
"Bagaimana pandemi ini akan berakhir dan kondisi ekonomi rakyat bisa membaik kalau Pemerintah terus-terusan blunder," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Herzaky mengatakan, sebelum ini, kunjungan presiden berulangkali menimbulkan kerumunan, padahal jika rakyat melakukannya dikenakan denda, bahkan berujung penjara.
Namun sekarang justru pemerintah malah ingin melakukan pembelian mobil-mobil mewah. Padahal, kata Herzaky, masyarakat sedang kesulitan akibat pandemi.
"Tentu langkah ini tak bijak dan tak patut. Sangat-sangat mengecewakan," katanya.
Menurutnya, anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat, akan sangat membantu.
Sedangkan, kata Herzaky, jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Menurutnya, tidak ada sense of crisis dan sense of urgency pemerintah saat ini.
"Janganlah penyakit lama Pemerintah yang tak punya sense of urgency dan sense of crisis seperti ketika di awal pandemi dan awal Delta merebak, kembali mewabah. Ekonomi sedang susah ini, rakyat banyak yang kelaparan, tapi pemerintah masih berpikir ingin membeli mobil-mobil mewah?," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Beli Mobil Mewah, Partai Demokrat: Ekonomi Sedang Susah, Rakyat Kelaparan
Lebih lanjut Herzaky mengingatkan, pemerintah diminta tidak menggunakan alasan karena sudah dianggarkan.
