Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui program penanggulangan kemiskinan ekstrem diperpanjang pada 2022. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat di samping pemberian bantuan sosial.
Pada 2021, program penanggulangan kemiskinan ekstrem menyasar 35 kabupaten di tujuh provinsi prioritas. Sementara pada 2022, program tersebut disetujui untuk dijalankan di 212 kabupaten di 25 provinsi yang masuk ke dalam 75 persen kantong kemiskinan ekstrem.
"Wakil Presiden (Ma'ruf Amin) mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan," kata juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).
Menurut Ma'ruf, program pemberdayaan akan mendorong keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
"Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar," terangnya.
Adapun program-program pemberdayaan tersebut, sambung Masduki, tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih dari Rp 170 triliun. Sementara, dari data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 khususnya terkait program Bantuan Sosial tercatat sekitar Rp 282 triliun dana APBN.
Melihat besarnya anggaran yang tersedia untuk menyukseskan program ini, Ma'ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya .
"Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Sebelum Habis Masa Jabatan Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen
