REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, jika pemerintah berencana menangani kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022. Menurutnya, dari total tersebut 69 persen dari jumlah kabupaten/kota berada di wilayah pesisir.
Ma'ruf menuturkan, kondisi itu serupa dengan penanganan kemiskinan ekstrem yang berjalan pada 2021. Untuk 2021, pemerintah menangani 35 kabupaten yang memiliki daerah kemiskinan ekstrem. Sebanyak 24 kabupaten atau 70 persen dari kabupaten itu merupakan wilayah pesisir.
Itu disampaikan Ma'ruf usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan lembaga terkait untuk membahas evaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem.
"Ternyata juga dari 212 kabupaten/kota 147 atau 69 persennya juga wilayah pesisir," tutur Ma'ruf dalam konferensi pers yang digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).
Karena banyaknya wilayah pesisir yang memiliki warga dengan kemiskinan ekstrem, maka Ma'ruf turut mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, Baznas, hingga TNI Angkatan Laut.
"Karena itu di samping kita membahas secara keseluruah kita juga menerapkan upaya penekanan untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir yang memang banyak daerah yang kemiskinannya," ujarnya.
Ma'ruf mengatakan kalau pemerintah sengaja melakukan persiapan lebih awal supaya programnya bisa langsung berjalan pada kuartal pertama. Ia tidak mau ada keterlambatan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten itu sudah kita entaskan sehingga sisanya nanti kita bisa selesaikan di 2023 dan di 2024 kemiskinan ekstrem itu sudah nol, ini target kita," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah fokus pada dua strategi pengurangan kemiskinan ekstrem yakni upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
Selain itu, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah.
Salah satu upaya cepat yang telah dilakukan pemerintah pada 2021 ialah dengan cara menambahkan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa).
TERPOPULER