Suara.com - PPP disebut-sebut ingin mendorong Ketua Umum Suharso Monoarfa menjadi kepala otorita ibu kota negara (IKN). Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin memandang hal itu mustahil terwujud.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk menunjuk kepala otorita tidak semudah itu dapat didikte pihak manapun, termasuk itu datang dari PPP yang merupakan partai di koalisi.
"Kan gak mungkin Jokowi didikte oleh PPP. Dia akan tentukan sendiri sesuai keinginannya. Jadi kecil kemungkinannya tunjuk menteri yang rangkap jadi kepala otorita IKN," kata Ujang kepada wartawan, Senin (21/2/2022).
Ujang berujar, menjadi lucu apabila Jokowi benar-benar menunjuk Suharso yang merupakan Menteri PPN itu untuk rangkap jabatan memimpin IKN.
Belum lagi, gelombang protes yang akan datang dari sesama partai di koalisi, jika Jokowi terbilang nekat menunjuk Suharso maupun menteri lain terutama yang berlatar belakang partai politik sebagai kepala otorita.
"Kalau Suharso dipilih dan rangkap jabatan gimana logikanya? Kepala otorita itu pejabat setingkat menteri, lalu yang diangkat menteri. Lucu. Dan jika Suharso diangkat itu akan memicu protes partai-partai koalisi Jokowi lah," kata Ujang.
Karena itu, menurut Ujang akan menjadi risiko tinggi bagi Jokowi bila meminta salah satu pembantunya di kabinet untuk merangkap jabatan.
"Nanti PDIP minta, begitu juga Gerindra, Golkar dan lain-lain. Itu akan perang di internal koalisi," kata Ujang.
Sebelumnya, Ujang melihat ada maksud lain dari pernyataan Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi yang menyebut Presiden Jokowi bisa menunjuk menteri untuk rangkap jabatan sebagai kepala otoritas di ibu kota negara.
Ujang menilai maksud itu ialah bisa jadi untuk mendorong Ketua Umum PPP Suharso Monoafa sebagai kepala otorita. Mengingat saat ini Suharso juga memiliki jabatan di kabinet, yakni sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepla Bappenas.
"Kelihatan arahnya ke sana. PPP kelihatan ingin ketumnya Suharso menjadi Kepala Otorita IKN," kata Ujang dihubungi, Minggu (20/2/2022).
Ujang menilai tidak ada yang salah dari keinginan tersebut. Namun begitu, ia menilai keinginan PPP tidak aka sejalan dengan Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.
"Itu kan keinginan PPP dan namanya juga usulan dan usaha, sah-sah saja. Namun kelihatannya keinginan PPP tersebut akan bertepuk sebelah tangan," kata Ujang.
Sebab dikatakan Ujang Jokowi kemungkinan akan menunjuk figur lain di luar kabinet. Dalam arti kain, Jokowi tidak akan memilih sosok dari menteri atau ketum parpol sebagai kepala otorita IKN.
"Akan pilih orang yang sevisi dan dekat dengan Jokowi. Soal siapa orangnya, yang tahu hanya Jokowi," ujar Ujang.
TERPOPULER
