Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut desain kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) nanti tidak dibangun dengan gedung-gedung tinggi. Pembangunan kantor-kantor pemerintah akan dibangun terbuka, tidak terblok seperti saat ini.
Basuki menjelaskan, ruangan kantor dibuat lebih terbuka, karena nantinya IKN akan diisi banyak anak muda. Menurutnya, saat ini anak muda sudah tidak mau bekerja diruang yang terblok-blok.
"Kantor pemerintahan harus bisa di-sharing mungkin generasi muda udah nggak mau lagi di kantor blok-blok gedung-gedung, dia bisa sharing kayak teatrikal. Jadi sangat beda next generation," ujarnya dalam dalam diskusi virtual IKN yang digelar RRI, Rabu (23/2/2022).
Basuki melanjutkan, penduduk yang akan tinggal di IKN juga kebanyakan anak muda. Hal ini, bilang dia, sama seperti negara-negara lain yang ibu kota barunya didiami generasi muda. Salah satunya, Kazakhstan yang ibu kota barunya Astana banyak ditinggali generasi muda.
"Saya ke sana cari referensi, saya ke masjid waktu itu hari Jumat, mungkin saya paling tua, lainnya muda. Saya malam makan di mal, itu paling banyak pasangan dengan anak kecil satu, ini memang untuk anak muda," kata dia.
Dalam dua minggu ke depan, tambah Basuki, pihaknya akan mengumumkan sayembara desain gedung-gedung pemerintah seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, hingga Wakil Presiden.
"Kemudian gereja, kita akan sebanyak mungkin semua gedung itu saya sayembarakan. Misalnya, Mabes TNI apa masa mau disayembarakan? Kan itu kan kalau tahu bunker di mana malah nggak bagus," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Selasa (15/2/2022). Resminya UU IKN menandai dimulainya pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN yang mengusung 'Kota Dunia untuk Semua' tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, IKN merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.
"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Suharso dalam siaran pers Kementerian PPN/Bappenas, ditulis Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Suharso menerangkan bahwa IKN sudah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus IKN Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Kemudian ia menjelaskan terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.
TERPOPULER
