Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). Pada kesempatan itu, Jokowi sempat meminta Direktur Utama PLN untuk memperbaiki birokrasinya.
Permintaan tersebut disampaikan Jokowi setelah mendengar keluhan dari pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla yang bertanggung jawab atas pembangunan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90MW
"Ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, pak dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh bapak Jusuf Kalla," kata Jokowi seperti dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Keluhan yang dimaksud ialah soal lamanya negosiasi perizinan pembangunan yang bisa menghabiskan lebih dari lima tahun. Lamanya negosiasi perizinan tersebut membuat pembangunan menjadi lebih lama selesai.
"Sekuat apa pun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan, untungnya Pak Jusuf Kalla dan manajemen Jusuf Kalla ini tahan banting, coba kalau ndak sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus ga rampung-rampung," ujarnya.
"Itu baru ngurus izinnya belum nanti mendapatkan pendanaan konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang," sambungnya.
Beralih ke pembangunan PLTA, Jokowi mengapresiasi atas kinerja Jusuf Kalla Group yang berhasil membangun PLTA di Poso. Dengan adanya penambahan PLTA maka Indonesia memiliki potensi sekitar 418 gigawatt baik dari hydropower, geothermal hingga tenaga surya.
"Saya sangat menghargai mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kalla Group dalam hal membangun hydropower baik yang ada di Sulawesi Tengah, yang nanti akan selesai di Mamuju dan di Kerinci di Sumatera Barat," katanya.
Baca Juga: Kendaraan Listrik Diperbanyak Tapi Infrastruktur Minim, PLN: Ini Bisnis
