Suara.com - Partai Demokrat bereaksi keras terkait usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun hal itu disampaikan oleh Andi Arief, Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, belum lama ini.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, mengatasnamakan partai, Andi Arief menolak tegas hal tersebut dan memberikan peringatan keras kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar jangan melebihi batas.
"Ini soal penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta aturan. Bukan hal main-main," ungkapnya, dikutip terkini.id pada Jumat, (25/2/2022).
"Ini bukan perusahaan atau komplotan yang segala peraturannya bisa diubah secara ugal-ugalan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa aturan bukan hanya milik partai politik, tetapi semua komponen bangsa. Ada komponen non partai dan non negara yang juga harus diperhatikan.
"Bagi Partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik," ujarnya.
Demokrat lantas meminta Presiden Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan.
"Apa maksudnya mau mengubah aturan! Mohon jelaskan secara gamblang di kepada masyarakat. Partai Demokrat meminta dan menunggu penjelasan itu," tuturnya.
"Bukan penjelasan para ketua partai koalisi. Sikap Demokrat sendiri sudah jelas selama ini menolak perpanjangan itu," lanjutnya.
Katanya, Demokrat memiliki sikap akal sehat soal demokrasi, bahkan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan SBY.
Selain itu, lanjut Arief, Demokrat juga masih konsisten bersama rakyat dan rakyat mayoritas menolak.
"Sebaiknya Pak Jokowi menolak dan menghentikan ambisi perpanjangan ini. Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi," ujarnya memperingatkan.
"Partai Demokrat meminta penjelasan serius tanpa lawakan pada rakyat. Pak Jokowi jangan melewati batas!" lanjutnya.
