Puas dengan Kinerja Jokowi, Tapi Rakyat Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Apa pun Alasannya

Suara.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru soal tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Pertama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi.

Rinciannya sebagai berikut, 7,5 persen sangat puas; 58,8 persen cukup puas; 23,7 persen kurang puas; 6,2 persen tidak puas dama sekali dan 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak Jokowi sebagai presiden," kata Djayadi secara daring, Kamis (3/3/2022).

Djayadi mengatakan, nantinya ada hasil survei lagi yang menunjukkan apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukunng atau menolak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam hasil survei lebih lanjut, ternyata ditemukan mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan jabatan presiden. Mereka memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.

"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.

Adapun hasil survei itu sebagai berikut:

Sebanyak 63,4 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi, hanya 27,7 persen yang setuju. Sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebaliknya 88,8 masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden; 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Sementara itu, perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi karena pandemi belum berakhir juga mendapat penolakan dari mereka yang puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 59,6 persen menolak; 33,1 persen setuju dan 7,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Begitu juga dengan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak, 6,9 persen setuju dan 4,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berjalan baik. Sebanyak 62,0 persen menolak, 30,4 persen setuju dan 7,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Penolakan jauh lebih tinggi dari mereka yang memang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak perpanjangan masa jabatan presidne dan memilih Jokowi akhiri jabatan di 2024. Hanya ada 7,1 persen yang setuju dan sisanya 4,3 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Djayadi mengatakan bahwa memang masyarakat yang tidak puas dengan kinerja preisden tingkat penolakannya terhadap perpanjangan masa jabtan presiden baik karena alasan pandemi, alasan ekonomi atau alasna IKN memang lebih tinggi.

Tetapi, lanjut dia masyarkaat yang puas dengan presiden pun mayoritas, yakni sebanyak 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan Pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024.

"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap  perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," tandas Djayadi.

Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.