REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sikap Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri tetap tegak lurus dengan konstitusi, yakni pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Sehingga Megawati dan PDIP tetap pada pendirian menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Hasto dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia. Dalam surveinya, LSI menemukan mayoritas masyarakat menolak masa jabatan presiden diperpanjang.
"Jadi ada tidak ada survei sikap dari ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi," kata Hasto secara daring, Kamis (3/3/2022).
Hasto mengatakan ketaatan pada terhadap konstitusi itu penting karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa.
Ia meengatakan bahwa aspek legalitas kekuasaan dan legalitas kekuasaan itu melalui pemilu di mana rakyat berdaulat.
"Dan pemilu dari survei tadi telah menunjukkan bagaimana mekanisme periode lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi. Sehingga diungkapkan dari potret hasil survei menunjukan dari seluruh elemen-elemen masyarakat itu juga memiliki keteguhan yang sama telah menjadi kultur yang sama mekanisme pemilu lima tahunan itu penting dan jadi kultur demorasi yang harus dihormati," kata Hasto.
Rakyat Minta Jokow Akhiri Jabatan di 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merisil hasil survei terbaru mereka terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Pertama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi.
Rinciannya sebagai berikut, 7,5 persen sangat puas; 58,8 persen cukup puas; 23,7 persen kurang puas; 6,2 persen tidak puas dama sekali dan 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.
"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak jokowi sebagai presiden," kata Djayadi secara daring, Kamis.
Djayadi mengatakan nantinya ada hasil survei lagi yang menunjukkan apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukunng atau menilak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam hasil survei lebih lanjut, ternyata ditemukan mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan jabatan presiden. Mereka memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.
"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.
Adapun hasil survei itu sebagai berikut:
Sebanyak 63,4 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi, hanya 27,7 persen yang setuju. Sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sebaliknya 88,8 masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden; 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atay tidak jawab.
Sementara itu perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi karena pandemi belum berakhir juga mendapat penolakan dari mereka yang puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 59,6 persen menolak; 33,1 persen setuju dan 7,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Begitu juga dengan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak, 6,9 persen setuju dan 4,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Puas Atas Kinerja Jokowi
Mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berjalan baik. Sebanyak 62,0 persen menolak, 30,4 persen setuju dan 7,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Penolakan jauh lebih tinggi dari mereka yang memang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak perpanjangan masa jabatan presidne dan memilih Jokowi akhiri jabatan di 2024. Hanya ada 7,1 persen yang setuju dan sisanya 4,3 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Djayadi mengatakan bahwa memang masyarakat yang tidak puas dengan kinerja preisden tingkat penolakannya terhadap perpanjangan masa jabtan presiden baik karena alasan pandemi, alasan ekonomi atau alasna IKN memang lebih tinggi.
Tetapi, lanjut dia masyarkaat yang puas dengan presiden pun mayoritas, yakni sebanyak 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan Pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024.
"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," tandas Djayadi.
Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
TERPOPULER