Pengungsian Terbesar di Abad 21: Lebih dari Sejuta Warga Ukraina Mengungsi

Suara.com - Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan lebih dari satu juta orang sudah meninggalkan Ukraina sejak Rusia melakukan invasi sepekan lalu, jumlah pengungsian terbesar sejauh ini di abad ke-21.

Angka yang dikeluarkan badan PBB tersebut berarti lebih dari 2 persen warga Ukraina sudah meninggalkan rumah mereka dalam tujuh hari terakhir.

Menurut perkiraan Bank Dunia di akhir tahun 2020, populasi Ukraina keseluruhan adalah 44 juta orang.

Diperkirakan oleh UNHCR, secara keseluruhan nantinya akan ada sekitar 4 juta orang akan meninggalkan Ukraina, namun mengatakan angka tersebut bisa lebih saja lebih tinggi lagi.

"Data kami menunjukkan bahwa angka 1 juta sudah dilewati pas tengah malam di Eropa Tengah, berdasarkan penghitungan yang dilakukan beberapa negara," kata juru bicara UNHCR Joung-ah Ghedini-Williams lewat email.

Sementara itu di Twitter, Komisioner UNHCR Filippo Grandi menulis: "Dalam waktu hanya tujuh hari kita sudah melihat pergerakan satu juta pengungsi dari Ukraina ke negara-negara tetangga."

Filipo Grandi sudah menyerukan 'agar bunyi senjata dihentikan" di Ukraina sehingga bantuan kemanusiaan akan bisa mencapai jutaan warga yang masih berada di sana.

Krisis pengungsian terbesar abad ini

Pernyataan bahwa ini adalah krisis pengungsian terbesar sejauh ini di abad ke-21 menunjukkan kekhawatiran yang diperlihatkan oleh badan PBB seperti UNHCR dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut angka UNHCR, Suriah di mana perang saudara mulai terjadi di tahun 2011 masih menjadi negara yang memiliki jumlah pengungsian terbesar sampai sekarang, dengan sekitar 5,6 juta orang.

Namun waktu itu di awal-awal konflik jumlah pengungsian tidaklah sebesar seperti yang terjadi di Ukraina, di mana di awal tahun 2013 diperlukan waktu sekitar tiga bulan guna mencapai angka satu juta pengungsi yang keluar dari negara tersebut.

Dua tahun kemudian di tahun 2015, ratusan ribu warga Suriah dan pengungsi lainnya yang ketika itu sudah berada di Turki kemudian melarikan diri ke Eropa, sehingga menimbulkan masalah di Uni Eropa yang kemudian membuat beberapa kebijakan baru berkenaan dengan perbatasan antar negara.

China Tidak Akan Ikut Menerapkan Sanksi

Sementara itu China mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa guna menerapkan sanksi keuangan terhadap Rusia.

Kepala Komisi Regulator Perbankan dan Asuransi China Guo Shuqing mengatakan sanksi tidak akan memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian dunia.

China adalah pembeli minyak dan gas terbesar dari Rusia dan mendapat kritikan dunia internasional karena tidak mengeluarkan kecaman tajam terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

"Kami tidak akan mengikuti sanksi, dan kami tetap akan melakukan hubungan ekonomi, perdagangan dan keuangan yang normal dengan semua pihak yang relevan," kata Guo dalam jumpa pers di Beijing.

"Kami tidak menyetujui sanksi keuangan."

China sebelumnya menolak menyebut tindakan Rusia ke Ukraina sebagai 'invasi' dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

Minggu lalu juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan China 'memantau dengan saksama situasi terakhir" dan menyerukan "semua pihak harus berusaha menahan diri."

Dia kemudian agak kesal ketika wartawan menyebut tindakan Rusia sebagai invasi ketika serangan dimulai pekan lalu.

"Ini adalah mungkin perbedaan antara China dan anda pihak Barat. Kami tidak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan," katanya.

Dia menambahkan bahwa 'masalah Ukraina' adalah masalah yang kompleks dan menambahkan bahwa China akan melakukan perdagangan normal baik dengan Ukraina dan Rusia.

Rusia menyerang Ukraina beberapa minggu setelah Presiden Rusia Vladimir bertemu Presiden China Xi Jinping sebelum dimulainya Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

Majelis Umum PBB keluarkan resolusi soal Ukraina

Sementara itu Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi mengecam Rusia atas invasi ke Ukraina.

Resolusi berjudul "Agresi Terhadap Ukraina' tersebut menuntut segera digantikannya serangan dan penarikan seluruh pasukan Rusia.

Resolusi ini didukung oleh 141 negara dari 193 negara anggota majelis umum, dengan lima negara menolak resolusi dan 35 negara tidak memberikan suara (abstain).

Lolosnya resolusi disambut gempita oleh negara-negara yang mendukung, dengan suara Presiden Majelis Umum Abdulla Shahid hampir tidak terdengar ketika membacakan resolusi di tengah sambutan meriah dalam ruang sidang di  New York tersebut.

Negara mana yang menentang?

Belarus
Eritrea
Korea Utara
Rusia
Suriah 

Ketika meminta delegasi untuk menentang resolusi, Dubes Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan negara-negara Barat memberi 'tekanan yang tidak pernah ada sebelumnya' kepada negara lain untuk meloloskan resolusi.

"Dokumen ini tidaklah membuat kami akan menghentikan aktivitas militer," katanya.

"Malah sebaliknya, ini akan membuat para nasionalis dan kelompok radikal di Kyiv terus menerapkan kebijakan dengan cara apa pun,  menjadi warga sipil sebagai sandera, dalam arti yang sebenarnya."

Negara mana yang abstain?

Aljazair 
Angola
Armenia
Bangladesh
Bolivia
Burundi 
Republik Afrika Tengah 
China
Congo

Kuba 
El Salvador
Equatorial Guinea
India
Iran
Irak 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Laos
Madagascar
Mali
Mongolia 
Mozambique
Namibia 
Nicaragua 
Pakistan 
Senegal
Afrika Selatan 
Sudan Selatan 
Sri Lanka
Sudan 
Tajikistan
Uganda
Tanzania
Vietnam
Zimbabwe 

Apa pengaruh resolusi PBB tersebut?

Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang kemarin sudah diveto oleh Rusia, resolusi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan hukum.

Seperti yang dikatakan oleh PBB, resolusi tersebut adalah 'merupakan rekomendasi untuk dilaksanakan."

Namun secara simbolik memiliki nilai yang kuat dan menunjukkan pendapat dunia internasional. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan resolusi itu mengirimkan 'pesan yang kuat dan jelas' kepada Rusia.

"Hentikan permusuhan di Ukraina sekarang. Matikan senjata sekarang," katanya.

"Buka pintu bagi dialog dan diplomasi sekarang.

"Integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina harus dihormati sesuai dengan Piagam PBB," kata Guterres.

Ini adalah sidang darurat Majelis Umum PBB yang jarang dilakukan, yang mulai diserukan hari Senin, dimulai hari Selasa dan berlanjut sampai Rabu.

Ini adalah sidang pertama yang dilakukan selama 20 tahun terakhir dengan sidang darurat sebelumnya adalah di tahun 1997 ketika terjadi konflik Israel-Palestina.

Hari Jumat lalu, Rusia menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk memblok resolusi yang meminta agar serangan ke Ukraina dihentikan dan pasukan ditarik.

Hasil pemungutan suara minggu lalu adalah 11-1 dengan tiga negara China, India dan Uni Emirat Arab abstain.

Veto yang dilakukan Rusia menyebabkan delegasi lain menyerukan adanya sidang darurat Majelis Umum yang tidak memungkinkan negara melakukan veto.

Rusia menjadi Presiden Majelis Umum PBB di bulan Februari namun Uni Emirat Arab menggantikan kedudukan di bulan Maret.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari berita- berita di ABC News