Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ia mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai bahwa pernyataan Arief tersebut sengaja disampaikan untuk membangun opini sesat.
"Jangan menjadi dalih pembenaran jika Jokowi masih diperlukan sehingga harus ada perpanjangan durasi pemerintahannya. Ini statement yang sengaja dibangun dan menyesatkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Ia mengatakan, jika ada kemapanan siapa pun penerus Jokowi nanti pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN tetap akan berjalan. Sementara jika gagal, maka hal itu memang karena kurang persiapan.
"Bergantung dari pondasi kebijakan yang telah dibuat Jokowi, jika mapan maka siapapun penerusnya IKN akan tetap berjalan. Sebaliknya, jika gagal atau tidak dapat dilanjutkan, itu karena sejak persiapan memungkinkan terjadi persoalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan keberhasilan memindahkan IKN nantinya jangan ditafsirkan karena keberhasilan Jokowi.
"Artinya, statemen semacam itu jangan ditafsir seolah keberhasilan karena Jokowi, dan kegagalan karena pihak lain. Gagal atau tidak, semuanya bergantung Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya politisi Gerindra ini mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," ungkapnya seperti dilansir Wartaekonomi, Minggu (6/3).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
"Begitu lengser, ya batal pastinya," imbuh Arief.
Anak buah Prabowo Subianto itu mengatakan pemindahan ibu kota negara masih menuai kontroversi.
"Itu, kan jelas kalau di WhatssApp Group, jadi pembicaraan ketidaksetujuan terhadap IKN," katanya.
Kendati demikian, Arief tak menyebutkan siapa yang tidak menyetujui dan apa alasannya.
"Saya kurang tahu mereka tidak setuju, tapi yang pasti IKN itu tidak akan pernah terealisasi setelah Jokowi lengser," tutur Arief.
Tak hanya itu, Arief juga menyinggung soal proyek kereta api cepat dan MRT yang dinilai lamban pengerjaannya.
"Wong membangun kereta api cepat sama MRT saja tidam kelar-kelar selama 7 tahun karena kurang dana, apalagi membangun IKN butuh puluhan tahun dan dana besar," katanya.
