Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen transaksi keuangan dari Bank Jabar dalam proyek Polder 202 di Kota Bekasi. Penyitaaan dokuken transaksi itu terkait kasus yang suap pengadaan lahan serta jual beli jabatan yang telah menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi sebagai tersangka.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik juga memeriksa Tan Kristin pihak swasta guna mendalami soal barang bukti yang disita dalam kasus tersebut.
"Dikonfirmasi antara lain mengenai proses pembayaran untuk proyek polder 202 di Kota Bekasi. Sekaligus pula oleh tim penyidik melakukan penyitaan beberapa dokumen transaksi keuangan di Bank Jabar yang berkaitan dengan proyek polder," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu(9/3/2022).
Diketahui, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka.
Mereka adalah M Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; Mulyadi, Lurah Kati Sari; dan Wahyudin Camat Jati Sampurna.
Kemudian, Ali Amril, Direktur PT Mam Energindo; Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Karyati; Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu; dan Lai Bui Min alias Anen, pihak swasta.
"KPK menetapkan sembilan orang tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap para tersangka. Dalam OTT itu, tim Satgas KPK telah menyita uang mencapai Rp 5 miliar.
Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 ,miliar.
Baca Juga: Belum Pernah Ada OTT Pejabat di Bangka Belitung, KPK Ingatkan Hal Ini
