Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah tidak hanya menyelaraskan harga, melainkan juga harus mengimbangi pasokan minyak goreng di masyarakat. Mengingat, saat ini muncul fenomena di berbagai daerah ihwal masyarakat yang rela antre mengular demi mendapatkan minyak goreng dengan harga normal Rp 14 ribu.
Untuk menjaga stok minyak goreng dalam negeri aman, Akmal lantas meminta pemerintah melakukan kebijakan yang relatif agresif pada penahanan ekspor.
“Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logikanya di mana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter," kata Akmal kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Justru kata Akmal, yang perlu ditelusuri ialah kondisi sistemik siapa kemudian memiliki kemampuan untuk menimbun minyak goreng dengan jumlah besar. Hingga mengakibatkan kelangkaan stok di berbagai wilayah.
Menurut Akmal, kelangkaan pasokan minyak yang berujung kepada warga yang antre dan rebutan justru dapat mencoreng wajah Indonesia.
Betapa tidak, mata dunia memandang Indonesia sebagai produsen besar minyak sawit. Namun kondisi itu kini bertolak belakang dengan kesulitan yang dialami masyarakat.
"Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng,” ujarnya.
