REGIONAL:
Suara.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan persiapan atas gugatan yang dilayangkan oleh eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Kamis (10/3).
Adapun pihak tergugat dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Novel Baswedan, selaku salah satu pihak penggugat menyampaikan, poin penting dari gugatan tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang. Dia menilai, pimpinan KPK dan tergugat lain telah melakukan perbuatan melanggar hukum melalui TWK.
"Kami lakukan gugatan sekarang ini kepada pimpinan KPK dan lain-lain, karena ada perbuatan kesewenang-wenangan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan terang-terangan oleh pimpinan KPK," kata Novel di lokasi.
Menurut Novel, pimpinan KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait TWK. Menurut dia, jika hal tersebut dibiarkan akan berdampak bukan kepada eks pegawai yang tidak lolos ASN, tetapi lebih dari itu.
"Oleh karena itu kami memandang gugatan ini menjadi penting dan ini akan kami lihat dengan cermat untuk tidak membiarkan hal ini," sambungnya.
Novel menilai, TWK adalah bagian dari upaya menyingkirkan orang-orang yang yang bekerja dengan baik di KPK. Bagi dia, gugatan ini menjadi penting agar publik bisa mengingat upaya penyingkiran itu bertolak belakang dengan tujuan memberantas korupsi yang baik.
Gugatan ini, lanjut Novel, bukan hanya sekedar soal kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum yang dilakukan para pimpinan KPK atau dugaan pelanggaran HAM. Kata dia, gugatan ini menjadi penting dilakukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dilemahkan.
"Tapi ada juga hal yang lebih penting, yaitu upaya memberantas korupsi yang sedang dilemahkan dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Karena itu gugtan penting untuk dilakukan," tegas eks penyidik senior KPK tersebut.
Turut Gugat Jokowi
Soal nama Presiden Jokowi yang masuk dalam daftar tergugat, Novel juga menjelaskan hal itu. Menurut dia, Presiden adalah kepala dari semua lembaga yang ada di Indonesia.
Novel pun turut menyinggung soal pernyataan pimpinan KPK yang mengklaim tidak mempunyai atasan. Oleh karena itu, Presiden masuk dalam daftar tergugat.
"Terkait dengan bahwa Pak Presiden adalah pimpinan dari semua kepala lembaga, jadi ketika ada pimpinan KPK merasa tidak punya atasan, ini juga bisa menjadi hal yang serius yang bisa kita lihat bahkan di beberapa kesempatan pimpinan KPK merasa tidak punya atasan, bahkan pernah mengatakan kalau atasannya adalah lampu dan langit-langit," tegas dia.
Alghiffari Aqsa selaku kuasa hukum menambahkan, gugatan yang mereka layangkan bukan semata ingin mengembalikan eks pegawai ke KPK lagi. Tetapi, hal ini juga merupakan gugatan terhadap gerakan antikorupsi.
Dalam padangan Alghiffari, TWK adalah serangan yang 'ultimate and game' terhadap gerakan antikorupsi. Dia juga menyinggung soal perubahan Undang-Undang KPK, penyiraman air keras, hingga kekerasan yang menyasar pegawai KPK.
"Kemudian kriminalisasi dan TWK akhir pelemahan terhadap KPK," ucap Alghiffari.
Lebih lanjut, Alghiffari menyatakan pimpinan KPK, Kepala BKN, hingga Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan rekomendasi Ombusdman maupun Komnas HAM.
Gugatan itu dibuat oleh eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dkk yang dipecat lewat TWK tertanggal 1 Maret 2022 dengan nomor perkara nomor perkara 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Merujuk pada SIPP PTUN Jakarta, pihak penggugat adalah Hotman Tambunan dkk. Sedangkan, pihak tergugat adalah pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Jokowi.
Pihak penggugat, dalam gugatannya meminta agar PTUN menyatakan para tergugat untuk melakukan rekomendasi Ombusdman RI terkait maladministrasi yang ditemukan pada peralihan pegawai menjadi pegawai ASN. Mereka juga diminta untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum pada proses TWK.
TERPOPULER