Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN

Agung Sandy Lesmana, Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 15 Maret 2022 | 12:35 WIB
Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
Presiden Joko Widodo saat berkemah di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (Twitter/jokowi foto Agus Suparto)

Suara.com - Aksi Presiden Jokowi berkemah dengan mengajak ibu negara Iriana Jokowi serta rombongan menteri di titik nol IKN Nusantara mendapat kritikan tajam dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Bahkan, acara kemah yang dianggap super mewah itu cuma bentuk gimmick alias tipu daya dari para elite saat rakyat sedang kesusahan. 

Koordinator Jatam Kaltim Pradarma Rupang menganggap, aksi berkemah Jokowi dan rombongan menteri itu menandakan pemerintah sedang mengabaiakan krisis yang sedang melanda rakyat. 

"(Aksi berkemah Jokowi) Ini adalah bentuk bagaimana tidak pekanya elite politik di negara ini yang justru mengabaikan situasi dan kondisi ekonomi rakyat di tengah situasi kritis yang kian berlapis," ujar Pradarma dalam  "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, acara kemah super mewah itu adalah bentuk gimmick dari elite rezim Jokowi.

"Kemah super mewah yang kita lihat bahwasanya menghadirkan sebuah bentuk gimmick yang tidak merujuk bagaimana keprihatinan rakyat di tengah situasi krisis. Neberapa pulau, yang tidak hanya terjadi di pulau Jawa bahkan meluas hingga ke pulau-pulau terluar seperti kami di Kaltim," kata dia. 

Presiden Jokowi dan Iriana saat kemah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kaltim.  (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden).
Presiden Jokowi dan Iriana saat kemah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kaltim. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Pradarma menyebut bahwa publik tidak memedulikan kegiatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkemah. Pasalnya publik hingga hari ini masih fokus dengan kebutuhan-kebutuhan harian. 

"Sebenarnya tentu tidak ada kepedulian publik terkait kemahan ini atau publik juga masih berkonsentrasi dengan kebutuhan-kebutuhan hariannya," papar Pradarma. 

Terlebih kata dia, ribuan warga seperti di Kalimantan Timur masih mengantre untuk pembelian minyak goreng.  Sehingga ia menilai gimmick yang dilakukan pemerintah kerap tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat.

"Terlihat sekali bagaimana situasi di Kaltim,  antrian panjang ribuan warga itu masih berlangsung hingga hari ini. Di tengah pemerintah justru itu juga apa masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tak berguna ini. Nah ini yang kita sebut bahwa ternyata pemerintah acapkali melakukan gimmick yang justru  tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat," katanya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Akui Pembangunan IKN Nusantara Tidak Mudah, Butuh 20 Tahun Lamanya

Jokowi Akui Pembangunan IKN Nusantara Tidak Mudah, Butuh 20 Tahun Lamanya

News | Selasa, 15 Maret 2022 | 11:52 WIB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sebut IKN Nusantara Peristiwa Bersejarah, Kok Bisa?

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sebut IKN Nusantara Peristiwa Bersejarah, Kok Bisa?

Kaltim | Selasa, 15 Maret 2022 | 11:31 WIB

Presiden Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Diperkirakan Selesai 15-20 Tahun

Presiden Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Diperkirakan Selesai 15-20 Tahun

Jawa Tengah | Selasa, 15 Maret 2022 | 10:26 WIB

Cuma Kemah Semalaman di Titik Nol IKN, Jokowi dan Iriana Kembali ke Jakarta

Cuma Kemah Semalaman di Titik Nol IKN, Jokowi dan Iriana Kembali ke Jakarta

News | Selasa, 15 Maret 2022 | 10:25 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×