-
17:00 WIBJATAM Gugat Menteri ESDM, Tuntut Data Evaluasi Kinerja 5 Perusahaan Tambang di Kalimantan
Gugatan sengketa informasi ini didaftarkan melalui akta register sengketa nomor 025/REG PSI/XI/2020 pada Senin 9 November 2020 tahun lalu.
Selengkapnya -
15:46 WIBDari 21 tambang ilegal yang beroperasi, 8 titik berada di jalan poros Samarinda - Bontang
Imbas dari praktik ilegal ini sangat dirasakan warga di sekitar tambang. Mulai dari banjir parah, hingga pencemaran lingkungan.
Selengkapnya -
16:43 WIBMakin Dilemahkan, Jatam: KPK Hanya Berani Tertibkan Tambang Kecil
Hal itu ditandai dengan berhentinya KPK menertibkan izin perusahaan-perusahaan tambang raksasa yang bermasalah, kata Merah.
Selengkapnya -
16:54 WIBJatam Kaltim soal Banjir di Berau: Evaluasi-Pulihkan Kerusakan Lingkungan
Meluapnya Sungai Kelai serta Sungai Segah oleh pemerintah Kabupaten Berau disebut-sebut sebagai banjir tahunan yang kerap dialami warga.
Selengkapnya -
08:02 WIBTumpahan Minyak Sawit di Sungai Mahakam, Jatam Minta Pemerintah Investigasi
JATAM Kaltim menilai Sungai Mahakam sudah kritis karena dicemari oleh limbah batu bara. Beban sungai menjadi berlipat ganda untuk bisa pulih dan kembali normal.
Selengkapnya -
20:47 WIBJatam: Ada 104 Konsesi Tambang di Kawasan Rawan Gempa, Seluas Belgia
Besaran luas 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara itu mencapai 1,6 juta hektare atau setara dengan luas Belgia.
Selengkapnya -
20:18 WIBJatam Ungkap 16 Purnawirawan TNI-Polri Terlibat Bisnis Pertambangan
Terdapat 16 purnawirawan TNI dan Polri yang memiliki jabatan di perusahaan tambang.
Selengkapnya -
19:47 WIB
Jatam: 269 Warga Jadi Korban Kriminalisasi Kasus Tolak Tambang
"Sepanjang 2014 sampai 2020 jika ditotal ada 269 korban kriminalisasi pertambangan ini. Mereka menggunakan 20 pasal yang tersebar pada tujuh undang-undang," kata Merah.
Selengkapnya -
18:07 WIB
JATAM: Hutan Diurus Negara Malah jadi Rusak, Rezim Harus Tanggung Jawab!
"Kami melihat bahwa selama ini hutan dan lingkungan justru rusak ketika diurus oleh negara dan semua rezim harus bertanggung jawab...
Selengkapnya -
14:30 WIBSelama Jokowi Jadi Presiden, JATAM Catat Ada 116 Konflik Tambang
JATAM mencatat ada 116 konflik tambang yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sejak tahun 2014-2020.
Selengkapnya -
08:56 WIBKonflik Tambang Menewaskan 168 Orang Selama 6 Tahun Jokowi Berkuasa
Konflik tambang itu terjadi sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo.
Selengkapnya -
06:30 WIBRibuan Lubang Tambang Selama 6 Tahun Jokowi Berkuasa, Banyak di Kalimantan
Sebanyak ratusan orang tewas karena konflik tambang selama 6 tahun Jokowi berkuasa.
Selengkapnya -
20:45 WIB
Innalillahi Ratusan Orang Tewas 6 Tahun Jokowi Berkuasa karena Tambang
Konflik itu sepanjang 2014-2020.
Selengkapnya -
20:31 WIBJATAM Bongkar 16 Pensiunan TNI dan Polisi di Pusaran Bisnis Tambang
Bahkan ada nama mantan Menteri Agama.
Selengkapnya -
20:26 WIB6 Tahun Jokowi Berkuasa, Ratusan Orang Tewas karena Konflik Tambang
Konflik itu sepanjang 2014-2020.
Selengkapnya -
06:19 WIB
Tolak Pilkada Serentak 2020, JATAM: Pesta Demokrasi Palsu
"Pilkada Serentak 2020 itu adalah pesta demokrasi palsu, sekedar pemilihan operator omnibus law cipta kerja di daerah,"
Selengkapnya -
00:05 WIBIstana Bantah Berada di Balik Buzzer Penyerang Koordinator Jatam
"Buzzer dan Istana itu hal yang berbeda. Buzzer sekelompok orang yang kebetulan bersimpati terhadap pemerintah dan mereka bergerak secara spontan, swadaya," kata Donny.
Selengkapnya -
15:08 WIB
Ungkap Skandal Barter Nama Jalan Jokowi, Aktivis JATAM Diserang BuzzerRp
"Menurut SAFEnet, segala macam bentuk doxing dengan alasan apapun sih pasti SAFEnet kecam, mau pro atau kontra, cara mainnya kan enggak gitu."
Selengkapnya -
08:39 WIB
Jalan Jokowi di UEA Disebut Hasil Tukar Lahan: Ekspresi Dijamin Konstitusi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Herlambang P Wiratraman menilai tak ada alasan untuk memidanakan aktivis lingkungan Merah Johansyah
Selengkapnya -
17:16 WIB
JATAM: Nama Jalan Jokowi di UEA Hasil Tukar Tanah 256 Ribu Ha di Kaltim
"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timu."
Selengkapnya
