Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kendaraan listrik menjadi bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Pemerintah saat ini tengah fokus pada ekosistem kendaraan listrik untuk mengurangi beban pengeluaran negara.
Pemerintah kerap melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM di Tanah Air. Impor tersebut berpengaruh terhadap APBN hingga defisit neraca perdagangan.
"Kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membenani APBN kita, bebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutannya pada acara peresmian dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Bali, Jumat (25/3/2022).
Jokowi tidak mau kondisi itu terus berjalan. Ia menilai kalau Indonesia sudah harus mencari cara untuk mewujudkan kemandirian energi.
Salah satu upayanya ialah dengan mulai menekuni dunia kendaraan listrik. Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk menjalankan ekosistem kendaraan listrik.
Salah satu yang berhasil dilakukan ialah dengan membuat SPKLU atau pom charging bagi mobil listrik yang dikembangkan oleh PLN. Menurutnya, hal tersebut bisa Indonesia tampilkan terutama pada saat penyelenggaraan KTT G20.
"Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20, juga sekaligus sebaga show case bahwa negara kita, negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ujarnya.
Bahkan menurut Jokowi, untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20, PLN sudah menyiapkan 60 SPKLU dan bisa dipergunakan oleh seluruh delegasi.
"Itu semuanya harus kita tampilkan mulai dari hulu, di industri baterai dan industri komponen lainnya sampai di hilir pada penyiapan stasiun kendaraan listrik umum atau SKPLU dan POM charging," ungkapnya.
