Pro Kontra Demo 11 April, Saling Sindir dan Perang Tagar di Media Sosial

Suara.com - Rencana aksi massa besar-besaran pada Senin (11/4/2022) di sekitar Istana Merdeka Jakarta menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Pro-kontra pun bermunculan di jagad maya seperti Twitter. Di media sosial tersebut, muncul tagar “Mahasiswa Bergerak” menjelang demo 11 April. Tagar tersebut mengajak elemen masyarakat bergabung dan mendukung aksi unjuk rasa tersebut.

Tagar #MahasiswaBergerak bahkan diperbincangkan hingga 67,9 ribu cuitan di Twitter. Aksi unjuk rasa dimotor BEM Seluruh Indonesia (SI) serta sejumlah anak SMK yang tergabung dalam STM Bergerak. Sejumlah aksi juga direncanakan dilakukan serentak di beberapa daerah di Indonesia. Meski demikian, ada pula yang kontra dengan aksi karena menilai kurang pas dengan kondisi Bulan Ramadan.

Pemerintah sendiri baru saja memastikan Pemilu tetap digelar tahun 2024 dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Adapun BEM Nusantara memilih netral dengan membebaskan anggotanya mengikuti atau absen dalam aksi. Di Twitter, rata-rata warganet mendukung aksi tersebut agar pemerintah sadar dengan kebijakannya yang tidak pro-rakyat.

Mereka juga menyindir keinginan terselubung pemerintahan Jokowi yang menghendaki jabatan tiga periode.

“Potong bebek angsa masak dikuali, gagal urus bangsa, minta tiga kali. Wkwkwk,” ujar seorang warganet.

“Semoga para mahasiswa dan mahasiswi selalu dalam lindungan ALLAH...Aamiin,” ujar warganet lain.

Aksi demonstrasi sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta pada Jumat (1/4/2022). Sejumlah sindiran disampaikan mahasiswa pada aksi tersebut.

“Bapak kalau capek istirahat jangan buat rakyat melarat,” ujar seorang mahasiswa. Ada pula mahasiswa yang mengancam akan menurunkan lebih banyak massa aksi apabila aspirasi mereka tidak didengar.

“Mahasiswa akan turunkan lebih banyak massa lagi apabila tuntutannya tidak didengar oleh Bapak Joko Widodo,” demikian tulisan pada sebuah poster yang dibawa mahasiswa.

Dalam aksi 11 April, BEM SI membawa enam tuntutan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo maksimal dua pekan. Tuntutan pertama yakni mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.