Suara.com - Meski konstitusi buka kitab suci, namun mengamendemennya juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Apalagi untuk kepentingan segelintir orang dalam rangka melanggengkan kekuasaan seperti menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden jadi tiga periode.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merespons adanya upaya untuk mengamandemen konstitusi yang santer dalam beberapa waktu belakangan.
AHY menegaskan, jika semua itu terjadi maka dapat diartikan bahwa segelintir kalangan yang mengupayakan hal-hal tersebut telah mengkhianati konstitusi.
"Lebih bahaya lagi kalau kotak pandora itu sudah dibuka, karena berikutnya apa kalau penundaan pemilu sudah digolkan? Lalu presiden tiga periode? Lalu empat periode? Kenapa tidak seumur hidup sekalian," kata AHY dalam pidatonya dalam Malam Silaturahmi dan Kontempelasi di Hotel Sultan, Jakarta.
"Ini yang lebih bahaya dan tentunya kami tidak ingin itu terjadi," ujarnya Minggu (17/4/2022).
AHY mengatakan bila benar-benar terjadi, bukan hanya konstitusi yang dikhianati, melainkan juga mengkhianati amanat reformasi.
"Itulah kenapa sejak awal kami Partai Demokrat sejak awal menolak wacana penundaan pemilu, wacana pelanggengan kekuasaan. Itu semua permufakatan jahat yang dilakukan segelintir elite tertentu, melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara," katanya.
Sebelumnya, ia juga menyoroti adanya langkah sejumlah pihak untuk mengkhianati konstitusi. Langkah itu diambil melalui pelemparan wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya wacana tersebut telah menganggu dan merecoki kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya, kata dia hal-hal itu tidak perlu terjadi.
Baca Juga: Amien Rais Desak Jokowi Buat Pernyataan Tegas Tolak Tiga Periode
"Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sejumlah kalangan yang menyerukan dan menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Ditunda hingga tiga tahun dengan alasan yang sulit diterima akal sehat," kata AHY dalam pidatonya di acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi Di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).
AHY menilai semua alasan yang disebutkan untuk mewacanakan penundana Pemilu 2024 sangat tidak relevan dan mengada-ada.
Ia mengatakan pelemparan wacana itu hanya berujung untuk melanggengkan kekuasaan.
"Sederhananya mereka mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses pemilu. Artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat," kata AHY.
Ia lantas mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyoyono.
"Pak SBY mengingatkan, jangankan tiga tahun, satu hari saja ada upaya yang melanggengkan kekuasaan tanpa dipilih langsung rakyat, artinya tidak ada mandat dan legitimasi, sesungguhnya dia menabrak konstitusi," kata AHY mengutip pernyataan SBY.
