Suara.com - Beberapa nama Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadangkan akan maju di Pemiliha Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan beberapa nama menteri Jokowi sudah mulai bergerilya menjelang Pilpres.
Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto; dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan para menteri Jokowi memiliki tanggungjawab moral sebagai pembantu presiden dan tanggungjawab bekerja untuk rakyat.
"Di dalam konstitusi, menteri adalah pemerintahan sehari-hari, karena itu seluruh menteri punya tanggungjawab moral sebagai pembantu presiden. Punya tanggungjawab kepemimpinan untuk bekerja untuk rakyat," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Hasto menyadari ada menteri yang memiliki cita-cita untuk masa depan Indonesia. Namun kata Hasto, cita-cita tersebut tak boleh mengalahkan prioritas untuk rakyat.
"Bahwa di dalam diri menteri ada yang punya suatu cita-cita bagi masa depan, tetapi cita-cita ini tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama bagi kerja untuk rakyat, sehingga semua harus inheren," tutur Hasto.
Karena itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata Hasto mengimbau para menterinya untuk berkonsentrasi dengan tugasnya masing-masing.
"Adanya imbauan dari Presiden Jokowi agar seluruh menteri konsentrasi pada tugasnya pada pemerintah sehari-hari dengan mencetak prestasi," papar dia.
Hasto pun menyinggung yang harus dilakukan para menteri Jokowi yakni mencetak prestasi, bukan mengedepankan pencitraan ataupun bergerilya untuk maju sebagai capres 2024. Pasalnya, kata Hasto dengan mencetak prestasi, akan diakui rakyat dan akan membangun legitimasi kepemimpinan menteri.
"Itu yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk capres yang dikedepankan, tapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, maka otomatis rakyat akan mengapresiasi. Itu hukum dalam demokrasi yang itu seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi tersebut."
