Infografis
Lanjut Asrorun, Negara Kesatuan dengan model Republik atau kerajaan itu tidak serta merta bertentangan dengan syariah.
Sehingga kata dia, harus dipahami secara utuh. Karenanya kata Asrorun, harus dipahami secara proporsional mengenai khilafah.
"Di satu sisi kita juga tidak perlu antipati, tetapi di sisi yang lain kita tidak boleh memaksakan diri ketika kita sudah memiliki komitmen untuk menggunakan sistem pemerintahan republik dengan dasar Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, itu bagian dari ijtihad yang bersifat syar'i juga," tutur Asrorun.
"Kecuali kemudian di tengah konsensus NKRI ini kita menyepakati prostitusi boleh, melarang salat, melarang perkawinan, itu beda lagi. Tetapi kalau kita berkonsensus untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan hal-hal keagamaan difasilitasi, tidak dilarang, tidak ada yang melarang sesuatu yang wajib, atau memerintahkan sesuatu yang haram," sambungnya.
Faktanya kata Asrorun, dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan Pancasila dan UUD, tak ada yang bertentangan dan bertolak belakang. Bahkan kata dia, ibadah difasilitasi dan dijamin keamanannnya.
"Salat juga bisa, zakat juga difasilitasi melalui UU zakat, haji juga difasilitasi bagi calon jemaah yang mau berangkat, puasa juga difasilitasi, mau kurban juga difasilitasi dan juga dijamin keamanan dan ketersediaan hewan kurbannya. Ini kurang apa lagi? Kira-kita begitu poinnya," ungkap Asrorun.
Saat ditanya terkait perlunya pemerintah mengawasi melalui Densus 88 terkait konvoi motor dengan atribu khilafah, Asrorun tak menjawab secara gamblang
"Yang pasti dan pertama itu kan kendaraan bermotor, polisi lalu lintas harus mengawasi agar tertib. Itu yang pasti dulu," katanya.
Konvoi Viral
Baca Juga: Ada Penyakit Mulut dan Kuku, MUI Terbitkan Fatwa MUI Tentang Hukum dan Panduan Ibadah Kurban
Aksi konvoi pemotor beratribut Khilafah ini sebelumnya viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter @Miduk17.
