Suara.com - Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu soal proses perubahan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mengenai itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, pembahasan RUU Sisdiknas belum sampai ke tahap presiden.
Pratikno menjelaskan, pembahasan RUU Sisdiknas itu masih tahap awal sehingga, naskah RUU Sisdiknas belum bisa disampaikan ke meja presiden.
"Pembahasan tentang substansi RUU Sisdiknas itu memang belum waktunya sampai ke presiden karena revisi UU Sisdiknas masih masuk long list, daftar panjang, prolegnas tahun 2019-2024," terang Pratikno melalui video yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/5/2022).
Pratikno lantas mengungkapkan, Kemendikbud Ristek saat ini sedang menyiapkan naskah akademik serta draf RUU Sisdiknas. Dua hal tersebut diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk bisa masuk ke dalam daftar pendek prolegnas prioritas tahun 2022.
"Itu lah naskah yang sekarang ini beredar dan dibahas oleh APPI kemarin. Jadi proses revisi UU Sisdiknas masih sangat-sangat awal, tahapannya masih sangat panjan, dan memang belum sampai, belum waktunya sampai ke bapak presiden," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menuturkan, pihaknya bakal menjadwalkan para menteri terkait untuk memberi laporan soal substasi dari RUU Sisdiknas ke Jokowi.
Sebelumnya, APPI menyebut kalau Jokowi tidak mengetahui proses perubahan UU Sisdiknas.
"Untuk itu, Presiden akan memanggil Mendikbud meminta penjelasan terkait hal ini,”kata Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
Hal tersebut disampaikannya usai berdialog dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, mereka sempat menyampaikan harapan dan pandangan terhadap berbagai kebijakan pendidikan serta memberikan masukan dan usulan terkait pendidikan di Indonesia.
"Kami memberikan masukan dan usulan tentang bagaimana pendidikan Indonesia ke depan bisa dikerjakan secara bersama-sama melalui mekanisme gotong royong," kata ujar Doni.
Menurut Doni, aliansi hadir untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo supaya sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul dan berkarakter.
Untuk mewujudkan hal tersebut, aliansi berpandangan bahwa dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun daerah terpencil.
"Kami ingin bahwa negara hadir dan kami selama ini sudah menghadirkan negara melalui dunia pendidikan," ucapnya.
"Karena itu kami hadir untuk menegaskan dukungan kami bahwa kami ingin visi misi Presiden Joko Widodo itu sungguh-sungguh terwujud, terbentuk, di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui karya-karya, tugas, dan pelayanan kami," jelasnya.
TERPOPULER
