6 Fakta Seputar Atribut Diduga Bendera HTI Muncul di Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Suara.com - Ratusan orang hadir dalam acara bertajuk "Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024-2029" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/22). Ratusan orang itu menamai diri sebagai "Majelis Sang Presiden".

Majelis Sang Presiden mendukung Anies yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Hanya saja, acara itu ramai dibahas bukan karena dukungan kepada Anies, melainkan adanya atribut yang diduga bendera HTI.

Empat bendera berwarna hitam dan putih itu diletakkan berjejer dengan bendera Merah Putih di atas panggung. Keberadaan empat bendera itu sempat membuat acara terhenti karena ada panitia yang meminta bendera diturunkan.

Acara ini kemudian dilanjutkan setelah empat bendera diturunkan hingga pada akhirnya yang berkibar hanya bendera Merah Putih.

Meski acara sudah selesai, namun pembahasan masih berlangsung. Bahkan, pihak kepolisian kini memeriksa penyelenggara terkait keberadaan bendera diduga atribut HTI. Berikut ini fakta seputar atribut diduga bendera HTI muncul di deklarasi dukung Anies Capres 2024

1. Bisa merusak citra Anies Baswedan

Penurunan empat bendera itu sempat menimbulkan perdebatan. Ada peserta yang meminta empat bendera itu tetap di atas. Namun dua panitia tetap pada pendirian agar bendera itu diturunkan karena bisa menjatuhkan citra Anies Baswedan.

Pasalnya, bendera itu sangat identik dengan atribut HTI. Organisasi tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang, bersama FPI.  Maka seluruh atributnya tak boleh dikibarkan lagi.

"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," kata salah satu panitia kepada seseorang yang mengaku sebagai peserta.

"Antum panitia bukan? kalau peserta udah diem," lanjut panitia tersebut kepada orang yang mempertanyakan penurunan bendera diduga atribut HTI.

2. Polisi Turun Tangan dan Menyita Bendera

Polres Metro Jakarta Setelan langsung turun tangan mengusut adanya upaya pengibaran bendera diduga atribut HTI. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyitaan empat bendera tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto memastikan pihaknya mendalami apa yang terjadi dalam acara tersebut. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksi.

Meski begitu, acara deklarasi dukungan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden 2024-2029 dipastikan telah mengantongi izin dari kepolisian.

3. LSM Damai Diperiksa

LSM Damai menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas apa yang terjadi dalam deklarasi dukungan Anies sebagai capres 2024-2029. LSM Damai diperiksa atas keberadaan empat bendera diduga atribut HTI.

4. Ada yang Mengaku Eks Anggota HTI

Acara yang dihadiri 250 orang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ada nama Kartono yang merupakan eks narapidana terorisme. Selain itu, ada pihak lain yang mengaku sebagai eks anggota HTI dan eks anggota FPI.

 Kartono merupakan eks napiter yang baru bebas pada 17 Agustus 2021 tahun lalu. Dia menjalani masa penahanan di Lapas Kelas 1 Tangerang sejak tahun 2018 silam.

Kartono mengatakan, ada sebanyak 20 eks narapidana terorisme yang hadir pada hari ini. Dia juga tidak menyangka akan bertemu pihak lain yang merupakan eks HTI dan eks FPI.

"Kalau saya pribadi, memang sebelumnya tidak menduga bakal ada kumpul dari eks napiter, eks FPI, atau HTI," ucap Kartono di lokasi, Rabu (8/6/2022).

Salah satu peserta yang mengaku eks anggota HTI bernama Zainal Abidin mengatakan acara ini terselenggara sebagai respons atas kinerja Anies Baswedan sebagai Gubenur DKI Jakarta.

"Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat Islam," kata Zainal Abidin.

5. Saling Mengingatkan

Ketegangan yang sempat mewarnai acara tersebut disebut sebagai upaya untuk saling mengingatkan. Maka, salah satu peserta eks anggota FPI bernama Alif Akbar meminta hal tersebut tak perlu dibesar-besarkan.

"Jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya suatu hal yang sifatnya dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan kami untuk saling mengingatkan. Jadi seperti itu," kata Alif Akbar.

6. Pemprov DKI Jakarta Tak Terlibat

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Pemprov tak pernah terlibat dalam acara dukungan Anies sebagai Capres 2024-2029. 

"Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral. Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis," kata Ahmad Riza.

Kontributor : Lukman Hakim