Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan terkait pengusutan kasus suap izin pembangunan apartemen di wilayah Yogyakarta yang kini telah menjerat eks Wali Kota Haryadi Suyuti menjadi tersangka.
Pernyataan tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
"Ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen permohonan perizinan yang diduga terkait dengan perkara," saat dikonfirmasi pada Senin (13/6/2022).
Barang bukti tersebut ditemukan penyidik antirasuah dalam penggeledahan di rumah kediaman tersangka Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON) di Jakarta, pada Jumat (10/6/2022).
Selanjutnya, kata Ali, tim penyidik antirasuah akan melakukan penyitaan dan mengkonfirmasi barang bukti kepada sejumlah pihak yang nntinya akan dipanggil dalam pemeriksaan.
"Segera dianalisa dan disita untuk kemudian dikonfirmasi pada para saksi dan para tersangka," imbuhnya
Sebelumnya, KPK juga sudah melakukan serangkaian penggeledahan di Kantor PT Summarecon Agung Tbk. Tim KPK menemukan sejumlah uang hingga dokumen diduga terkait perkara.
Terkait uang yang disita, KPK belum mentotal keseluruhan jumlah uang tersebut. Lantaran masih dilakukan perhitungan oleh tim penyidik.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga tersangka lain. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).
Kasus tersebut berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
Namun, wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.
Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.
Dalam OTT pun tim Satgas KPK menyita uang mencapai 27.258 ribu dolar Amerika Serikat di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta. Uang itu berasal dari tersangka Oon untuk diberikan kepada Haryadi.
TERPOPULER
