Suara.com - Hadi Tjahjanto menyatakan akan sering turun ke lapangan setelah resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tujuannya, untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait masalah-masalah yang timbul, sembari juga mencari solusi dari masalah-masalah tersebut.
"Kemungkinan saya akan lebih turun ke lapangan dibandingkan di kantor. Di 514 kanwil kabupaten/kota harus tanya masalahnya apa. Akan kami temui dan mencari masalah yang harus segera diselesaikan. Minggu depan saya ke Jatim, Jateng, dan Jabar untuk selesaikan masalah," kata Hadi saat Sertijab di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (16/4/2022).
Namun demikian, mantan Panglima TNI ini akan terlebih dahulu mempelajari istilah-istilah dalam pertanahan dan reforma agraria. Sehingga, dirinya bisa mengetahui solusi dalam permasalahan reforma agraria dan pertanahan.
"Saya tetap mohon didukung seperti mendukung Pak Sofyan Djalil. Pak Sofjan 8 tahun, saya baru. HGU saya kurang paham. Kalau terminologi tahu akan mudah masuk ke mana saja," ucap dia.
Selain itu, Hadi juga meminta dukungan dari jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN agar bisa mengejar target pemberian sertifikat tanah masyarakat yang ditugaskan Presiden.
"Saya mohon dukungan, supaya misi kita bisa berjalan baik, merealisasikan 126 juta sertifikat tanah dan menyelesaikan sengketa tanah PTPN dan Perhutani," imbuh dia.
Sebelumnya, Hadi mengungkapkan, sederet tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya. Pertama yaitu, Hadi diminta untuk melanjutkan program reforma agraria dengan membagikan sertifikaf tanah milik masyarakat.
"Saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat tanah. Ini akan saya teruskan kerja Pak Sofyan, dan targetnya 126 juta. Walaupun dari sisa 80 juta itu, statusnya masih K2, K3 dan segala macam. Pak Presiden menyampaikan sertifikat tanah terus dilanjutkan," kata dia.
Tugas yang kedua, lanjut dia, Jokowi juga meminta untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan badan usaha.
"Saya tadi ikut, rapat terbatas pertama yang membicarakan konflik sengketa tanah, sengketa antara masyarakat dengab PTPN, dan sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani. Dua stakeholder ini yang kita pegang untuk berkoordinasi," tukasnya.
