REGIONAL:
Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan. Publik kembali mengingat kontroversi Zulkifli Hasan ketika menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta hektar.
Zulkifli Hasan pernah menjadi sorotan ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jabatan itu ditempatnya mulai 2009 hingga 2014.
Penerbitan izin pelepasan hutan pernah dapat kritikan keras dari organisasi lingkungan Greenomics. Pelepasan izin seluas 1,64 juta hektar memungkinkan lahan itu dibuka dan alih fungsi sebagai perkebunan kelapa sawit.
Bahkan, karena jabatannya itu, Zulkifli Hasan pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 lalu.
Pemanggilan itu dilakukan pada Januari 2020 lalu, namun ia baru datang memenuhi panggilan pada 14 Februari 2020. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemiilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi.
Nama Zulkifli Hasan pun sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka kasus tersebut, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014, SRT, serta pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi, SUD.
Namanya disebut karena pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutan menyerahkan SK Menteri Kehutanan tanggal 88 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan kepada Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun.
Deretan hal itulah yang membuat penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan publik. Penunjukkan itu dinilai tak tepat, meski Presiden Joko Widodo meyakini setiap figur yang ditetapkan sudah memiliki kompetensi.
"Mereka dipilih dan diangkat setelah melihat rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah di tanah air," kata Presiden Jokowi melalui akun twitter @Jokowi.
Kagetkan Para Pengamat
Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengagetkan banyak pihak, termasuk para pengamat politik.
Dr. Suko Widodo selaku pengamat politik dan komunikasi Universitas Airlangga Surabaya mengaku setuju dengan pergantian Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, namun tak menyangka Zulkifli Hasan sebagai penggantinya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyebut posisi menteri perdagangan memang pantas di-reshuffle, namun sosok baru penggantinya terdapat muatan politis.
Namun, Wawan Sobari turut menyadari bahwa hak dan wewenang pergantian menteri mutlak di tangan Presiden Joko Widodo. Pergantian ini diharapkan bisa mengembalikan stabilitas ekonomi, setelah masalah ketersediaan dan harga minyak goreng.
Hal serupa juga diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul. Ia menilai reshuffle terbaru dengan dua menteri dan tiga wakil menteri baru tidak sesuai dengan tujuan.
Najmuddin Rasul menilai reshuffle ini bukan sebagai perbaikan kinerja kabinet, melainkan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan untuk kepentingan koalisi politik.
Kontributor : Lukman Hakim
TERPOPULER
