Suara.com - Partai Demokrat menyoroti perombakan atau reshuffle kabinet menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Maruf Amin yang terkesan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai mengakomodir kepentingan parpol merupakan hal yang sah, terlebih reshuffle sendiri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Hanya saja, Herzaky meminta adanya peningkatan kinerja menteri-menteri di kabinet seiring kebijakan reshuffle.
"Yang jadi masalah, kalau reshuffle berujung pada sekedar bagi-bagi kekuasaan antarelite, tapi tidak ada perbaikan nasib rakyat," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).
Herzaky lantas membandingkan kebijakan reshuffle yang juga pernah dilakukan di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada dua periode kepemimpinannya.
Herzaky mengatakan tujuan reshuffle dilakukan SBY untuk perbaikan kinerja. Di mana, hal itu pula yang diharapkan Demokrat juga dapat dilakukan Jokowi.
"Bapak SBY, tahun 2004-2014, tujuan utama melakukan reshuffle adalah perbaikan kinerja kabinet agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk rakyat, bangsa, dan negara, agar ada perbaikan dan perubahan nasib rakyat. Semoga tujuan yang sama dimiliki Presiden Joko Widodo."
