Suara.com - Carut-marut persoalan pangan dalam negeri yang tak kunjung usai, akhirnya menjadi titik klimaks Presiden Joko Widodo dengan mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengangkat Zulkifli Hasan sebagai pengganti.
"Fluktuasi kenaikan harga pangan yang sangat tidak menentu sangat berpengaruh baik di tataran pedagang maupun masyarakat umum," kata DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin dalam keterangan persnya, di Jakarta Jumat (17/6/2022).
Kenaikan harga cabai gula dan banyak bahan pokok lainnya adalah PR besar bersama, terkhusus kementerian teknis dari hulu ke hilir ada Kementan kemudian Kemendag. Ada juga BPS yang seharusnya menjadi acuan utama terkait data yang juga masih semrawut.
Terlihat hanya Badan Pangan Nasional yang secara langsung terjun langsung ke pasar tradisional, Badan Pangan turun langsung di beberapa daerah baik di Indonesia Timur dan Jawa.
"Kemarin saya DPW IKAPPI DKI mendampingi ketua umum Ikappi berkoordinasi dengan Dirut PD Pasar Jaya, meninjau langsung bersama Pak Margiyanto selaku manajer pasar Induk Kramat Jati. Melakukan tindakan nyata berupa bantuan subdisi distribusi," tuturnya.
Namun langkah-langkah taktis seperti yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional tentu adalah tamparan untuk menteri perdagangan yang baru.
"Mendag selaku kementerian teknis, saya rasa berapa kali pun ganti menteri di kemendag akan menjadi sama saja jika tidak ada reformasi besar-besaran di tubuh kementerian tersebut," katanya.
Menurut dia orang-orang di Kementerian Perdagangan masih sama, yang setiap tahun selalu acuh dengan persoalan pangan. "Dirjen-dirjennya korupsi Sekjendnya tidak komunikatif dll," katanya.
Dirinya pun berharap dengan masuknya pak Zulkifli Hasan menjadi Mendag, IKAPPI DKI akan sangat mendukung penuh.
Baca Juga: Roy Suryo Ternyata Sudah Dilaporkan ke Polisi Soal Foto Stupa Borobudur Mirip Jokowi
"Kita harus membantu kerja-kerja berat Mendag yang baru PR tentang persolan pangan yang bukan hanya terjadi di Jakarta juga menjadi perhatian nasional. Tentu dengan catatan reformasi birokrasi di tubuh Kemendag. Yang tidak bisa kerja dicopot massal saja. Begitu juga dengan kementan," pungkasnya.
